Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Artikel Berisi Pemerintah Jual Bogor ke China, Luhut Minta Rakyat Diam

Kompas.com - 09/04/2019, 13:46 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah artikel yang ditulis di sebuah situs internet menginformasikan bahwa Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjual Kota Bogor ke Pemerintah China.

Dalam artikel itu, ditulis bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta rakyat diam. 

Dilansir dari AFP, informasi ini tertuang dalam artikel yang dimuat di blog bernama Kompas Info pada Rabu (27/3/2019). Blog tersebut memiliki logo yang menyerupai logo Kompas.com.

Setelah ditelusuri, blog tersebut menyajikan artikel yang disalin dari Radar Bogor. Namun, judul dalam artikel blog itu tidak sesuai dengan isi berita.

Kompas Info juga tidak punya keterkaitan dengan Kompas.com.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, situs yang mengaku bernama Kompas Info ini memuat salah satu artikel berjudul "Pemerintah Jokowi menawarkan Kota Bogor ke China; Luhut: Hai orang-orang, Anda tidak bisa keberatan dan tidak ikut campur dalam masalah ini!"

Dalam artikel itu, disebutkan, Pemerintah Indonesia akan menawarkan 28 proyek senilai Rp 1.295,8 triliun kepada Pemerintah China.

Dari penawaran itu, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari 28 proyek yang akan dijual sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia-China.

Penawaran tersebut nantinya akan dilakukan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra pada bulan April.

Tangkapan layar dari artikel itu kemudian diunggah ke media sosial oleh salah seorang pengguna Facebook. Unggahan itu disertai narasi bahwa Menko Luhut dan Pemerintahan Jokowi menjual Kota Bogor kepada Pemerintah China.

Tangkapan layar artikel dari blog KompasInfoAFP Tangkapan layar artikel dari blog KompasInfo

Tangkapan layar ini telah dibagikan 650 kali di media sosial Facebook sejak diterbitkan pada Rabu (27/3/2019).

Menanggapi hal itu, salah satu warganet mengunggah link artikel di Facebook dengan caption "MEMANG INI NEGARA SIAPA PUNYA...MIKIR HOOIII OPUNG (Kakek)..!!"

Penelusuran Kompas.com:

Perbadingan alamat situs antara KompasInfo dengan Kompas.comAFP Perbadingan alamat situs antara KompasInfo dengan Kompas.com

Kompas.com telah melakukan penelusuran dan mengetahui bahwa narasi yang disampaikan dalam artikel dan unggahan di media sosial tak sesuai dengan artikel asli yang ditulis Radar Bogor.

Dalam artikel di Radar Bogor, judulnya adalah "Distrik Jonggol 'Dijual' ke China; Ade Yasin: Saya Tidak Tahu Tentang Itu". Ade Yasin merupakan bupati yang saat ini masih menjabat di Kota Bogor.

Radar Bogor juga mengutip pernyataan Menko Luhut itu dalam artikelnya. Namun, dalam artikel Radar Bogor tidak disebutkan bahwa Luhut mengatakan "Rakyat Diam, Jangan Ikut Campur!" seperti yang ditulis blog Kompas Info.

Dalam artikel di Radar Bogor, Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada China, dan mereka harus memenuhi persyaratan seperti investor asing lainnya.

"Pertama, setiap investor yang hendak menanamkan modalnya harus membawa teknologi terbaik dari negara asal. Kami tidak mau menerima second class technology (teknologi kelas dua), kami mau investor membawa teknologi ramah lingkungan," kata Luhut dalam artikel Radar Bogor.

Dilansir dari AFP, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga merilis pernyataan yang mengatakan bahwa kutipan Luhut dalam judul yang dimuat di blog Kompas Info adalah tidak benar.

Pihak Kemkominfo juga telah melabeli artikel tersebut dengan label "Hoaks".

Diketahui, foto utama dalam artikel blog itu merupakan foto Luhut yang sebelumnya telah digunakan dalam laporan berita Kompas.com pada 11 Juli 2018.

Berikut gambar yang membandingkan tangkapan layar dari artikel blog Kompas Info dengan tangkapan layar dari artikel Kompas.com pada 11 Juli 2018, menunjukkan foto Luhut yang digunakan adalah serupa.

Tak terkait Kompas

Beberapa pembaca dikhawatirkan menafsirkan artikel tersebut diterbitkan oleh Kompas.com, situs berita online yang tergabung dalam media Kompas Gramedia.

Hal ini dikarenakan logo blog Kompas Info menyerupai logo Kompas.com.

Kompas.com mengklarifikasi bahwa Kompas Info bukan merupakan media yang terafililasi dengan Kompas.com atau grup Kompas Gramedia.

Adapun, brand Kompas saat ini hanya digunakan oleh Harian Kompas, Kompas.com, Kompas.id, dan Kompas TV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com