[HOAKS] Artikel Berisi Pemerintah Jual Bogor ke China, Luhut Minta Rakyat Diam

Kompas.com - 09/04/2019, 13:46 WIB
Hoaks Luhut meminta masyarakat Indonesia agar tidak ikut campur dalam penjualan Kota Bogor kepada pemerintah China yang tertulis dalam artikel di blog KompasInfo. AFPHoaks Luhut meminta masyarakat Indonesia agar tidak ikut campur dalam penjualan Kota Bogor kepada pemerintah China yang tertulis dalam artikel di blog KompasInfo.
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah artikel yang ditulis di sebuah situs internet menginformasikan bahwa Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjual Kota Bogor ke Pemerintah China.

Dalam artikel itu, ditulis bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta rakyat diam. 

Dilansir dari AFP, informasi ini tertuang dalam artikel yang dimuat di blog bernama Kompas Info pada Rabu (27/3/2019). Blog tersebut memiliki logo yang menyerupai logo Kompas.com.

Setelah ditelusuri, blog tersebut menyajikan artikel yang disalin dari Radar Bogor. Namun, judul dalam artikel blog itu tidak sesuai dengan isi berita.

Kompas Info juga tidak punya keterkaitan dengan Kompas.com.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, situs yang mengaku bernama Kompas Info ini memuat salah satu artikel berjudul "Pemerintah Jokowi menawarkan Kota Bogor ke China; Luhut: Hai orang-orang, Anda tidak bisa keberatan dan tidak ikut campur dalam masalah ini!"

Dalam artikel itu, disebutkan, Pemerintah Indonesia akan menawarkan 28 proyek senilai Rp 1.295,8 triliun kepada Pemerintah China.

Dari penawaran itu, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari 28 proyek yang akan dijual sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia-China.

Penawaran tersebut nantinya akan dilakukan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra pada bulan April.

Tangkapan layar dari artikel itu kemudian diunggah ke media sosial oleh salah seorang pengguna Facebook. Unggahan itu disertai narasi bahwa Menko Luhut dan Pemerintahan Jokowi menjual Kota Bogor kepada Pemerintah China.

Tangkapan layar artikel dari blog KompasInfoAFP Tangkapan layar artikel dari blog KompasInfo

Tangkapan layar ini telah dibagikan 650 kali di media sosial Facebook sejak diterbitkan pada Rabu (27/3/2019).

Menanggapi hal itu, salah satu warganet mengunggah link artikel di Facebook dengan caption "MEMANG INI NEGARA SIAPA PUNYA...MIKIR HOOIII OPUNG (Kakek)..!!"

Penelusuran Kompas.com:

Perbadingan alamat situs antara KompasInfo dengan Kompas.comAFP Perbadingan alamat situs antara KompasInfo dengan Kompas.com

Kompas.com telah melakukan penelusuran dan mengetahui bahwa narasi yang disampaikan dalam artikel dan unggahan di media sosial tak sesuai dengan artikel asli yang ditulis Radar Bogor.

Dalam artikel di Radar Bogor, judulnya adalah "Distrik Jonggol 'Dijual' ke China; Ade Yasin: Saya Tidak Tahu Tentang Itu". Ade Yasin merupakan bupati yang saat ini masih menjabat di Kota Bogor.

Radar Bogor juga mengutip pernyataan Menko Luhut itu dalam artikelnya. Namun, dalam artikel Radar Bogor tidak disebutkan bahwa Luhut mengatakan "Rakyat Diam, Jangan Ikut Campur!" seperti yang ditulis blog Kompas Info.

Dalam artikel di Radar Bogor, Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada China, dan mereka harus memenuhi persyaratan seperti investor asing lainnya.

"Pertama, setiap investor yang hendak menanamkan modalnya harus membawa teknologi terbaik dari negara asal. Kami tidak mau menerima second class technology (teknologi kelas dua), kami mau investor membawa teknologi ramah lingkungan," kata Luhut dalam artikel Radar Bogor.

Dilansir dari AFP, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga merilis pernyataan yang mengatakan bahwa kutipan Luhut dalam judul yang dimuat di blog Kompas Info adalah tidak benar.

Pihak Kemkominfo juga telah melabeli artikel tersebut dengan label "Hoaks".

Diketahui, foto utama dalam artikel blog itu merupakan foto Luhut yang sebelumnya telah digunakan dalam laporan berita Kompas.com pada 11 Juli 2018.

Berikut gambar yang membandingkan tangkapan layar dari artikel blog Kompas Info dengan tangkapan layar dari artikel Kompas.com pada 11 Juli 2018, menunjukkan foto Luhut yang digunakan adalah serupa.

Tak terkait Kompas

Beberapa pembaca dikhawatirkan menafsirkan artikel tersebut diterbitkan oleh Kompas.com, situs berita online yang tergabung dalam media Kompas Gramedia.

Hal ini dikarenakan logo blog Kompas Info menyerupai logo Kompas.com.

Kompas.com mengklarifikasi bahwa Kompas Info bukan merupakan media yang terafililasi dengan Kompas.com atau grup Kompas Gramedia.

Adapun, brand Kompas saat ini hanya digunakan oleh Harian Kompas, Kompas.com, Kompas.id, dan Kompas TV.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X