Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi SBY, BPN Tegaskan Kampanye Akbar Prabowo-Sandi Junjung Kebinekaan

Kompas.com - 08/04/2019, 05:44 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan, kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019) menjunjung tinggi kebinekaan.

"Kampanye tadi sangat menjunjung tinggi kebinekan, menggembirakan keberagaman yang hadir beragam dari banyak suku dan agama, serta latar belakang, bahkan ada sesi doa lintas agama sebagai simbol toleransi," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Minggu siang.

Hal itu menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada tiga petinggi Demokrat tertanggal 6 April 2019.

Baca juga: SBY Sempat Ingatkan Prabowo agar Kampanye Akbar Tak Tunjukkan Politik Identitas

Dalam surat itu, SBY meminta ketiganya untuk menyarankan Prabowo agar mengedepankan kebinekaan dan inklusivitas dalam kampanye.

Menurut Dahnil, semua pihak yang menghadiri kampanye tadi saling berbagi dan bersuka cita. Ia juga memandang, masyarakat dari berbagai daerah dengan ikhlas datang ke GBK.

"Bahkan menginap di GBK dan seluruh hotel yang ada disekitar GBK dengan biaya sendiri, jadi kampanye akbar di GBK adalah manifestasi keikhlasan rakyat untuk menjemput perubahan, bukan politik amplop dan sembako," kata Dahnil.

Koordinator Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Koordinator Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Baca juga: Lewat Video, Rizieq Paparkan 10 Alasan Pendukungnya Antusias Sambut Prabowo-Sandi

Dalam suratnya, SBY sempat mengungkap bahwa ia mendapat kabar rancangan kampanye akbar Prabowo-Sandiaga hanya untuk kelompok Islam saja.

Menanggapi itu, Dahnil memperkirakaan saat itu SBY belum mendapatkan laporan rinci terkait acara tadi.

"Mungkin setelah mendapat laporan dari kader Demokrat yang hadir, beliau Insya Allah gembira karena kampanye Pak Prabowo dan Sandi membangun tradisi politik baru yakni politik ikhlas," ungkapnya.

Surat SBY

Sebelumnya, surat SBY ini disampaikan kepada tiga petinggi Demokrat, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Baca juga: Prabowo Klaim 1 Juta Orang Hadiri Kampanye, Ini Kapasitas Stadion GBK

"Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari Tanah Air tentang setup, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya.

Dalam suratnya, SBY mengatakan, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat ia meminta konfirmasi apakah berita yang ia dengar itu benar atau tidak. Malam harinya, SBY mendapat informasi, bahwa berita yang ia dengar itu mengandung kebenaran.

Baca juga: Prabowo: Rakyat Indonesia Menuntut Pemerintah yang Punya Akal Sehat

"Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, Capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

"Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan "inclusiveness", dengan sasanti "Indonesia Untuk Semua" Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. "Unity in diversity". Cegah demonstrasi apalagi "show of force" identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim," tulis SBY.

Baca juga: Prabowo Sebut 1 Juta Pendukungnya Hadir Saat Kampanye Akbar di GBK

SBY menekankan proses kampanye harus memosisikan kandidat sebagai pemimpin untuk semua pihak. SBY mengingatkan, bahwa pemimpin yang mengedepankan permainan identitas akan menjadi pemimpin rapuh.

"Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai "pro Pancasila" dan "pro Kilafah"," tulis SBY.

Baca juga: Kepada Media Asing, Prabowo Mengaku Bilang Korupsi di Indonesia Sudah Stadium 4

SBY tak ingin masyarakat menjadi terbelah dan saling bermusuhan. Menurutnya, banyak contoh negara menjadi hancur karena akibat konflik di masyarakatnya. Oleh karena itu, SBY berpesan kepada Prabowo dan Jokowi untuk mengedepankan kampanye visi, misi, program kerja.

"Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberi tahu , apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya" tulis SBY.

Baca juga: Prabowo: Republik Ini Sudah Dirampok dari Rakyat Indonesia

Ia juga tak ingin Prabowo dikesankan sebagai sosok pembela Khilafah, sementara Jokowi dikaitkan dengan kelompok komunis. SBY menegaskan narasi itu menyesatkan.

"Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan indentitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi," kata SBY.

Kompas TV Kegiatan jalan sehat bersama warga diselenggarakan Roemah Djoeang Prabowo-Sandi di Lapangan Suryakencana, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Para pendukung capres 02 ini berkumpul dilapangan untuk mendengarkan orasi dari tim kampanye Prabowo-Sandi. Selain itu, hadir pula para calon legislatif dari partai pendukung untuk memeriahkan jalan sehat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com