Tanggapi SBY, BPN Tegaskan Kampanye Akbar Prabowo-Sandi Junjung Kebinekaan

"Kampanye tadi sangat menjunjung tinggi kebinekan, menggembirakan keberagaman yang hadir beragam dari banyak suku dan agama, serta latar belakang, bahkan ada sesi doa lintas agama sebagai simbol toleransi," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Minggu siang.

Hal itu menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada tiga petinggi Demokrat tertanggal 6 April 2019.

Dalam surat itu, SBY meminta ketiganya untuk menyarankan Prabowo agar mengedepankan kebinekaan dan inklusivitas dalam kampanye.

Menurut Dahnil, semua pihak yang menghadiri kampanye tadi saling berbagi dan bersuka cita. Ia juga memandang, masyarakat dari berbagai daerah dengan ikhlas datang ke GBK.

"Bahkan menginap di GBK dan seluruh hotel yang ada disekitar GBK dengan biaya sendiri, jadi kampanye akbar di GBK adalah manifestasi keikhlasan rakyat untuk menjemput perubahan, bukan politik amplop dan sembako," kata Dahnil.

Dalam suratnya, SBY sempat mengungkap bahwa ia mendapat kabar rancangan kampanye akbar Prabowo-Sandiaga hanya untuk kelompok Islam saja.

Menanggapi itu, Dahnil memperkirakaan saat itu SBY belum mendapatkan laporan rinci terkait acara tadi.

"Mungkin setelah mendapat laporan dari kader Demokrat yang hadir, beliau Insya Allah gembira karena kampanye Pak Prabowo dan Sandi membangun tradisi politik baru yakni politik ikhlas," ungkapnya.

Surat SBY

Sebelumnya, surat SBY ini disampaikan kepada tiga petinggi Demokrat, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

"Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari Tanah Air tentang setup, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya.

Dalam suratnya, SBY mengatakan, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat ia meminta konfirmasi apakah berita yang ia dengar itu benar atau tidak. Malam harinya, SBY mendapat informasi, bahwa berita yang ia dengar itu mengandung kebenaran.

"Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, Capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

"Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan "inclusiveness", dengan sasanti "Indonesia Untuk Semua" Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. "Unity in diversity". Cegah demonstrasi apalagi "show of force" identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim," tulis SBY.

SBY menekankan proses kampanye harus memosisikan kandidat sebagai pemimpin untuk semua pihak. SBY mengingatkan, bahwa pemimpin yang mengedepankan permainan identitas akan menjadi pemimpin rapuh.

"Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai "pro Pancasila" dan "pro Kilafah"," tulis SBY.

SBY tak ingin masyarakat menjadi terbelah dan saling bermusuhan. Menurutnya, banyak contoh negara menjadi hancur karena akibat konflik di masyarakatnya. Oleh karena itu, SBY berpesan kepada Prabowo dan Jokowi untuk mengedepankan kampanye visi, misi, program kerja.

"Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberi tahu , apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya" tulis SBY.

Ia juga tak ingin Prabowo dikesankan sebagai sosok pembela Khilafah, sementara Jokowi dikaitkan dengan kelompok komunis. SBY menegaskan narasi itu menyesatkan.

"Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan indentitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi," kata SBY.