Survei LSI: Mayoritas Pemilih Lebih Pertimbangkan Nama Caleg Daripada Parpol

Kompas.com - 05/04/2019, 16:20 WIB
Petugas menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemilihan umum (Pemilu) 2019 di KPU Provinsi Jabar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/4/2019). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASAPetugas menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemilihan umum (Pemilu) 2019 di KPU Provinsi Jabar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/4/2019). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil terbaru survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas pemilih akan memilih calon anggota legislatif ( caleg) yang dikenal daripada memilih partai politik.

Sebanyak 60,3 persen dari 1.200 responden menyatakan lebih mempertimbangkan nama caleg yang dikenal dan 26,6 persen mempertimbangkan partai politik pada Pemilu Legislatif 2019.

"Dari survei ini menunjukkan mayoritas pemilih memilih caleg yang dikenal, bukan memilih partai," ujar peneliti LSI Rully Akbar saat memaparkan hasil survei, di kantor LSI Denny JA9, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2019).

Baca juga: Tak Bahas Jatah Menteri, PAN Pilih Fokus di Pilpres dan Pileg

Menurut Rully, partai-partai baru yang banyak muncul saat ini masih perlu bekerja keras agar mendapatkan perhatian dan keyakinan bahwa mereka mampu merepresentasikan masyarakat.

Sedangkan, kesulitan ini tidak dialami oleh partai-partai besar seperti PDI-P dan Golkar. Sebab mereka telah memiliki struktur yang kuat dari mulai tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga level ranting.

Di sisi lain, kata Rully, partai-partai baru yang ada saat ini tidak memiliki hal pembeda dari sisi isu, visi misi dan program.

"Saat ini ada berbagai parpol. Mereka harus mencari tahu dulu, bisa jadi cari tahunya lewat caleg yang mewakili mereka di dapil. Kedua, apakah ada kebijakan besar yang dihasilkan oleh parpol tersebut dan berpengaruh pada kehidupan mereka," kata Rully.

Baca juga: Fahri Kritik KPU karena Lebih Fokus Pilpres daripada Pileg

"Tapi masalahnya isu, visi misi, program kerja, tidak ada pembanding yang sangat jauh antara satu partai dengan satu partai yang lain. Jadi kegamangan inilah yang membuat para pemilih belum menentukan pilihan," ucapnya.

Pengumpulan data survei dilakukan pada 18 hingga 26 maret 2019 dengan menggunakan metode ultistage random sampling dan wawancara tatap muka.

Wawancara tatap muka dilakukan pada 1.200 responden yang tersebar di berbagai wilayah. Survei ini memiliki margin error 2,8 persen dan dibiayai secara mandiri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X