TKN: Ide Jokowi Pisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak Dibajak Prabowo-Sandi

Kompas.com - 02/04/2019, 22:56 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, Kompas.com/Robinson GamarAnggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, menyindir kubu Prabowo-Sandiaga karena membajak gagasan pemerintah Jokowi soal pemisahan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Perpajakan.

Padahal, ide untuk membentuk Badan Pajak sendiri yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden sudah tercetus sejak awal pemerintahan Jokowi pada 2014 lalu. Tujuannya adalah agar penerimaan pajak bisa lebih masif.

"Ide tersebut sudah dibajak di tengah jalan oleh pasangan 02 pada proses kontestasi Pilpres 2019 saat ini," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3/2019).

Baca juga: Jika Terpilih, Sandiaga akan Buat Lembaga Khusus Urus Peningkatan Tax Ratio

Anggota Komisi XI DPR ini menjelaskan, ide Jokowi untuk memisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak bahkan sudah pernah diusulkan ke DPR. Usulan itu masuk ke dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) yang diajukan ke DPR RI pada tahun 2016.

"Saat itu menteri keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kalau sampai saat RUU KUP ini belum selesai dibahas di Panja Komisi XI DPR RI itu memang proses politik yang belum selesai," kata Misbakhun.

Menurut dia, pemisahan Kemenkeu dan Ditjen Pajak ini belum terwujud hanya karena masalah waktu. Sebab pembentukan undang-undang haruslah melibatkan Pemerintah dan 10 fraksi yang ada di DPR.

Baca juga: Tepis Kubu Prabowo, Kemenkeu Sebut Rasio Pajak Tak Ada Hubungan Dengan Kebocoran Anggaran

"Untuk itu, menjadi tugas Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewujudkan janji politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2014 untuk terwujud. Karena Menteri memang tugas adalah merealisasikan visi misi Presiden," kata mantan pegawai Ditjen Pajak ini.

Diberitakan, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berencana membuat sebuah lembaga khusus guna meningkatkan  tax ratio mencapai 15-16 persen jika memenangi Pilpres 2019.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri media gathering di Restoran Cricket Chicken, di Jalan KH Abdurrahman Wahid, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Wacana Prabowo Tingkatkan Rasio Pajak Dianggap Bakal Bebani Rakyat

Menurut dia, lembaga tersebut nantinya akan terpisah dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan.

"Kita nanti akan buat lembaga (tax ratio) sendiri yang melaporkan kepada presiden untuk meningkatkan penerimaan negara," kata Sandiaga.

Dia memastikan, kebjakan perekonomian khususnya menyoal pajak, tidak akan menekan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tapi melakukan efektivitas dan efesiensi pengumpulan penerimaan negara melalui pajak-pajak yang lebih ramah kepada UMKM.

"Saya yakin pendapatan kita meningkat, karena basis pembayar pajak kita tinggi," ucap dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X