Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo-Sandiaga: Soal Menteri Sudah Dibicarakan, tetapi Jumlahnya Belum

Kompas.com - 02/04/2019, 12:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, Kompas.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani mengakui bahwa sudah ada pembicaraan mengfenai kursi menteri dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Akan tetapi, terkait jumlah kursi menteri untuk partai-partai koalisi belum dibicarakan.

"Tentu saja masalah menteri dan itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana. Tetapi jumlahnya belum dibicarakan," kata Muzani saat ditemui wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Pernyataan Muzani berbeda dengan pernyataan Direktur Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa Partai Amanat Nasional akan mendapatkan 7 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 6 kursi, dan Partai Demokrat masih dalam pertimbangan.

Baca juga: Hashim: Kalau Prabowo Menang, 7 Menteri untuk PAN, PKS 6, Demokrat Masih Dipertimbangkan

Muzani mengatakan, pembagian kursi menteri yang menuai banyak kritik itu sudah dilakukan termasuk dengan Partai Demokrat.

Menurut dia, jumlah posisi menteri harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah ke depan.

"Termasuk dengan Partai Demokrat kami juga sudah membicarakan soal itu. Sekali lagi tentang jumlahnya, kami masih harus melihat kebutuhan pada pemerintahan ke depan," kata Muzani.

Ia mencontohkan, posisi menteri yang dibutuhkan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang rencananya akan dipisah oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, jika terpilih pada Pemilihan Presiden 2019.

"Apakah kebutuhan itu masih sama atau bagaimana itu nanti akan kita lihat setelah 17 April, karena itu porsi itu baru akan jelas setelah menang," ujar dia.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Pembicaraan Jatah Menteri sebagai Hiburan Demokrasi

Selanjutnya, terkait nama Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjadi salah satu kandidat menteri, Muzani mengatakan nama-nama menteri belum dibicarakan.

"Ya makanya nama belum diomongin jumlah pun belum diomongin. Karena kami  mengerti kebutuhan pemerintahan ke depan akan disesuaikan dengan program kerja pemerintahan," kata Muzani.

Pernyataan Hashim

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu dikatakannya setelah jumpa pers di Ballroom Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/3/2019) siang.

Baca juga: Menurut AHY, Bicara Jatah Menteri Melukai Perasaan Rakyat

Awalnya, Hashim enggan merinci kesepakatan Prabowo-Sandiaga dengan parpol pendukungnya mengenai pembagian kursi menteri.

"Tapi saya kira ya itu antara saya dengan kakak saya saja," lanjut dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com