Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Prabowo Salah Data soal Kekuatan TNI

Kompas.com - 31/03/2019, 15:21 WIB
Ihsanuddin,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mempertanyakan dasar calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut TNI lemah. Ia menyebut, Prabowo salah data soal kekuatan TNI.

"Sebab, menurut data indeks kekuatan militer yang dirilis Global Firepower (GFP) 2019, kekuatan TNI justru berada di urutan pertama untuk level Asia Tenggara dan urutan ke-15 untuk dunia," kata Charles, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3/2019).

Bahkan, masih menurut data tersebut, kekuatan militer Indonesia mengalahkan Israel, yang selama ini dikenal punya militer kuat. Angkatan bersenjata Israel hanya menempati peringkat ke-16 dunia.

Baca juga: Prabowo Pertanyakan Penonton yang Tertawa Saat Debat, Ini Tanggapan TKN

"Jadi, kalau Prabowo marah-marah ke penonton karena mereka dianggap menertawakan pertahanan negara yang rapuh, jangan-jangan penonton sebenarnya sedang menertawakan kesalahan data Prabowo. Penonton menertawai Prabowo karena, meski yang bersangkutan mantan militer, ternyata tidak mengetahui dengan benar kekuataan TNI saat ini," kata Charles.

Charles menilai, tidak salah jika capres nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan Prabowo tidak percaya kepada TNI. Prabowo yang mantan TNI dinilai justru tidak percaya TNI kuat, karena dia mendapatkan data yang salah. 

Charles menyebut, dari debat capres semalam, publik menangkap bahwa Jokowi yang sipil lebih komprehensif dalam memahami pertahanan negara ketimbang Prabowo.

Prabowo masih fokus di pertahanan konvensional, bahkan soal teknologi yang bersangkutan merasa tidak masalah jika harus tetap memakai teknologi lama.

"Sebaliknya, Jokowi sudah bisa memetakan ancaman ke depan seperti perang siber (cyber warfare), sehingga beliau fokus membangun pertahanan siber negara," kata dia.

Pernyataan Prabowo semalam bahwa anggaran pertahanan negara masih terlalu kecil, menurut Charles, juga telah mengabaikan fakta bahwa alokasi APBN untuk pertahanan negara di era Presiden Jokowi telah jauh meningkat siginifikan.

Pada APBN 2019, anggaran pertahanan Rp 108,4 triliun. Menurut anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Pertahanan ini, anggaran tersebut sudah naik dari era Presiden SBY.

Di akhir era SBY, anggaran pertahanan pada 2014 hanya Rp 86,2 trilun.

Baca juga: Jokowi: Saya Juga Banyak Dituduh, Pak Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menyebut TNI lemah dalam debat pilpres putaran keempat, Sabtu (30/3/2019) malam.

Pada kesempatan itu, awalnya Prabowo meminta agar Jokowi memberikan perhatian terhadap pertahanan negara.

"Saya mohon Pak, bukan menyalahkan. Saya berpendapat, kekuatan pertahanan kita sangat rapuh, sangat lemah. Bukan salah Bapak, salah enggak tahu saya. Elit," kata Prabowo.

Tak lama, terdengar tawa dari beberapa penonton debat.

"Yang ketawa, kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa, lucu ya. Kok lucu?" ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com