Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER DI KOMPASIANA] Sisi Humanis Game PUBG | Merebut Suara "Swing Voters"

Kompas.com - 30/03/2019, 21:32 WIB
Harry Rhamdhani,
Amir Sodikin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zaitun Rasmin mengatakan, MUI mengkaji usulan masyarakat terkait game Player Unknown's Battlegrounds (PUBG).

Sebabnya beberapa masyarakat menilai bahwa game PUBG dapat memicu radikalisme karena mempraktikkan peperangan dan pembunuhan. Tidak hanya itu, game PUBG diduga mirip dengan aksi pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru.

Akan tetapi Kompasianer Ulan Hernawan melihat bahwa game PUBG menjadi populer di Indonesia karena menampilkan perang ala battle royal yang memiliki grafis yang bagus, konsep yang menarik, dan mudah dimainkan.

"Bermain game adalah sebuah hiburan yang mengandung hak asasi manusia untuk berhak menyenangkan dirinya sendiri, tentu dengan porsi dan tingkat kewajaran pada umumnya dan tidak melanggar norma dan hukum," lanjnutnya.

Selain ramainya perbincangan tentang pemblokiran hingga pengharaman game PUBG di Indonesia, masih ada wacana menarik lainnya seperti kiat ketika berbelanja di minimarket hingga bubarnya ISIS dan nasib eks-ISIS asal Indonesia.

Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana selama sepekan ini:


1. Sisi Humanis dalam Game PUBG

Ketika kejadian di Selandia Baru, seperti yang kita tahu,  pelaku penembakan menyebutkan salah satu game ternama yang bergenre battle royale juga (Fortnite) sebagai referensi bagi dia untuk latihan menembak.

Atas dasar itu, dampaknya di Indonesia menurut Kompasianer Ulan Hernawan mmebuat game yang sedang populer dengan genre yang sama menjadi bahan kajian oleh MUI apakah layak haram atau tidak?

Namun, lanjutnya, dalam game PUBG terdapat beberapa sisi humanis yang membuat itu menjadi positif seperti pemilihan karakter.

Saat mulai memainkan game ini di awal, kita akan disuguhkan dengan memilih karakter, boleh perempuan atau laki-laki.

"Artinya, game ini tidak membatasi gender, baik perempuan atau laki-laki diperbolehkan memainkan karakter apapun," tulisnya. (Baca selengkapnya)

 

2. Lakukan Hal Ini Jika Barang yang Kamu Bayar di Kasir Beda dengan yang Tertera di Rak

Kompasianer Haryadi Yansyah menceritakan pengalamannya ketika berbelanja ternyata mengalami perbedaan antara yang tertera di rak dan saat membayar di kasir.

Untunglah ketika itu barang belanjanya bisa dibatalkan dan proses pengembalian dana berlangsung cepat.

"Yang penting sebagai konsumen kita harus teliti dan berhati-hati. Saya pribadi, biasanya jarang melihat struk belanjaan. Eh pas banget kemarin itu saya iseng cek karena belanjaan juga nggak begitu banyak," tulisnya.

Posisi label harga bisa saja tidak tepat sehingga harus dicocokkan lagi antara spesifikasi barang dengan spesifikasi yang ada di label harga yang tertempel di rak. (Baca selengkapnya)

 

3. Merebut Ceruk Swing Voters

Serangkaian fase pemilu telah dilewati, mulai dari pendaftaran hingga sejumlah debat tersisa dan kampanye terbuka (face to face informal) yang tengah getol dilakoni para paslon Capres-Cawapres.

Namun, ketika sudah memasuki masa kampanye terbuka, tentunya para juru kampanye mesti benar-benar malukan langkah yang efektif.

Kompasianer Shulhan Rumaru menilai  fase kampanye terbuka ini membuat para paslon kian gencar mendatangi kantung-kantung pemilih, memilah dan memilih strategi kampanye yang cocok untuk tiap-tiap ceruk pemilih.

"Sejauh ini yang menjadi perhatian besar mesin pemenangan adalah ceruk swing voters," tulisnya.

Untuk menggambarkan secara sederhana seperti apa swing voters tersebut, Kompasianer Shulhan Rumaru mendiagnosis sebagai pemilih rasional yang menentukan pilihan di akhir waktu akibat pengaruh dinamika isu, informasi politik, dan pertimbangan berbasis program dan data. (Baca selengkapnya)

 

4. Beranikah Capres Memperjuangkan Bebas Visa WNI ke Luar Negeri?

Tema debat keempat menjadi sesuatu yang menarik bagi Kompasianer Diaz Rosano. Alsannya cukup sederhana, sebagai seorang travellers ia berharap pada tema hubungan internasional yang akan dibahas nanti ada capres yang memperjuangkan bebas visa bagi para WNI yang hendak bepergian ke luar negeri.

Sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 yang memberikan kemudahan bebas visa bagi 169 negara, kunjungan wisatawan asing cukup pesat dari 10 juta orang pada tahun 2015 menjadi 15 juta orang pada tahun 2018.

"Sayangnya kebijakan tersebut belum diikuti secara resiprokal bagi negara-negara penerimanya," tulisnya.

Pada akhirnya itu yang menjadi persoalan, orang Indonesia bepergian ke luar negeri, yaitu visa.

"Sulitnya memperoleh visa menjadi momok tersendiri bagi para travellers untuk bepergian bebas ke luar negeri," lanjutnya. (Baca selengkapnya)

 

5. Pengaruh ISIS di Indonesia Masih Harus Diwaspadai Jelang Pemilu 2019

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) akhirnya mengumumkan kemenangan total atas kelompok ekstremis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Namun, yang kemudian jadi perdebatan adalah bagaimana nasib para kombatan dan anggotanya yang masih hidup? Sebab, banyak dari kombatan dan anggota keluarga ISIS ini adalah warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia.

Akan tetapi Kompasianer Dasman Djamaluddin mengingatkan, menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019 sudah tentu Indonesia harus lebih berhati-hati.

"Tetapi apakah kita mengetahui bahwa mereka betul-betul meninggalkan ideologi yang dianutnya ketika dibaiat masuk menjadi anggota ISIS," tulisnya. (Baca selengkapnya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com