JAKARTA, KOMPAS.com - Tim investigasi independen meminta pemerintah mengevaluasi operasi pasca-penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua.
Menurut anggota Tim Investigasi Theo Hasegem, jika dibiarkan, operasi tersebut akan memakan korban yang lebih banyak.
"Kami menilai bahwa apabila operasi militer terus dilakukan, maka akan berdampak lebih luas dan memakan korban lebih banyak lagi," ujar anggota Tim Investigasi Theo Hasegem saat konferensi pers di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).
"Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang penempatan aparat keamanan dalam rangka mencari solusi," lanjut dia.
Baca juga: Anggota Brimob yang Gugur dan Terluka Diserang KKB di Nduga Dievakuasi dengan Helikopter ke Timika
Menurut data yang tim investigasi, terdapat puluhan ribu pengungsi akibat operasi tersebut.
Rinciannya, 4.276 pengungsi di Distrik Mapenduma, 4.369 pengungsi di Distrik Mugi, 5.056 pengungsi di Distrik Jigi, 5.021 pengungsi di Distrik Yal, dan 3.775 pengungsi di Distrik Mbulmu Yalma.
Pengungsi juga tersebar di Distrik Kagayem sebanyak 4.238 jiwa, Distrik Nirkuri sebanyak 2.982 jiwa, Distrik Inikgal sebanyak 4.001 jiwa, Distrik Mbua sebanyak 2.021 jiwa, dan Distrik Dal sebanyak 1.704 jiwa.
Para pengungsi yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, dan lansia, kata Theo, mengungsi ke hutan dan bersembunyi di gua.
Ibu-ibu yang mengungsi juga ada yang melahirkan di hutan dan kesulitan mengakses pertolongan medis.
Baca juga: Polri Sebut Anggota yang Terluka akibat Baku Tembak di Nduga Sedang Jalani Perawatan
Berikutnya, menurut Theo, akses terhadap pendidikan untuk anak-anak juga menjadi terganggu akibat operasi aparat mengejar KKB.
"Beberapa sekolah terpaksa tidak beroperasi sementara karena terdampak peristiwa pembantaian pekerja Istaka hingga sampai operasi militer, serta kontak senjata antara OPM dan militer," ujar Theo.
