Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Nasional Keuangan Syariah Sasar Pengelolaan Keuangan Masjid

Kompas.com - 28/03/2019, 20:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyasar pengelolaan keuangan masjid untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah KNKS Ahmad Juwaini, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

"Ini masjid-masjid ini di Indonesia jumlahnya 800.000. Dan sepertiganya sebenarnya memiliki skala keuangan yang kami sebut sebagai skala ekonomi yang sudah layak untuk kemudian kami kelola sebagai salah satu sumber daya ekonomi ummat," ujar Ahmad.

Baca juga: Cawapres Maruf Amin Dorong Fintech dalam Sistem Keuangan Syariah

Ia mengatakan, program pengelolaan keuangan masjid harus diawali dengan proses pencatatan keuangan yang rapi, disertai dengan sistem informasi akuntansi yang mumpuni.

Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat lunak yang tepat untuk mengatur semua itu.

Ahmad menyebutkan, nantinya sistem keuangan antar masjid harus dibuat terintegrasi sehingga dapat diproyeksikan program pemberdayaan masyarakat yang tepat di lingkungan sekitarnya.

Kemudian, setelah infrastrukturnya terbangun, diperlukan pula pelatihan bagi sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem tersebut.

Baca juga: Tahun Ini, KNKS Akan Kembangkan Keuangan Syariah dan Industri Halal

"Ya diawali dengan pelatihan-pelatihan dulu, diterapkan sistem software-nya dan baru setelah itu kami himpun datanya, baru kita akan tahu seberapa banyak sih uang masjid yang dikelola, untuk zakatnya berpaa, infaknya berapa," ujar Ahmad.

"Lalu berapa yang bisa dimanfaatkan dan diputar dan diproduksi, kami akan berangkat dari situ," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com