Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker Sebut TKI yang Dikirim ke Jepang Berkompetensi Tinggi

Kompas.com - 28/03/2019, 19:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri memastikan TKI yang akan dikirim ke Jepang memiliki kompetensi tinggi.

Hal itu disampaikan Hanif menanggapi rencana pengiriman TKI ke Jepang setelah negara tersebut memberikan kesempatan kepada 9 negara untuk mengirim tenaga kerja ke sana.

Indonesia termasuk dalam daftar 9 negara yang diberi kekhususan lewat Undang-undang Keimigrasian Jepang yang baru dalam hal pengiriman tenaga kerja asing.

Baca juga: Temui Wapres, Menlu dan Menaker Bahas Persiapan Pengiriman TKI ke Jepang

"Ini skilled semua. Cuma ada yang levelnya kayak kategori blue colar tapi tinggi. Kalau yang tinggi tentu saja dia lebih tak terbatas karena Jepang sangat terbuka terhadap tenaga kerja asing untuk yang high skill," ujar Hanif usai membahas rencana pengiriman TKI ke Jepang bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Ia mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengirim banyak tenaga kerja berkompetensi ke Jepang karena kuotanya mencapai 345.150 pekerja per lima tahun.

Namun, Indonesia harus berkompetisi dengan 8 negara lain dalam hal penyediaan tenaga kerja terbaik yang juga diberi hak khusus oleh Jepang untuk mengirimkan tenaga kerjanya.

Baca juga: Wapres Kalla Minta Pengiriman TKI Tanpa Keahlian Dibatasi

Delapan negara lainnya yakni Vietnam, Filipina, Kamboja, Nepal, Myanmar, China, Bangladesh, dan Pakistan.

Hanif menambahkan, Jepang hanya mensyaratkan dua hal agar tenaga kerja asing bisa diterima di negara tersebut yakni kemampuan dan bahasa.

"Dua poin saja. Satu, soal skill test, kedua soal language test. Kalau skill test kita tidak terlalu masalah ya. Language ini, dari pengalaman kita juga oke," ujar Hanif.

"Tapi kalau bicara masif, karena peluangnya cukup besar, tentu ini menjadi sesuatu yang menantang dan harus dipersiapkan betul-betul," lanjut politisi PKB itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com