Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/03/2019, 18:49 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Dalam pertemuan tersebut ketiganya membahas persiapan pengiriman TKI ke Jepang.

"Jadi tadi Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak kepala BNP2TKI, dan saya, dipanggil oleh Pak Wapres. Kami membahas mengenai Undang-undang Keimigrasian untuk tenaga kerja asing, yang akan bekerja di Jepang," ujar Retno usai pertemuan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Bantu Tebus Biaya Rumah Sakit Rp 60 Juta untuk Pulangkan Jenazah TKI di Malaysia

Ia mengatakan, Jepang memberi kesempatan luas bagi sembilan negara, salah satunya Indonesia, untuk mengirim tenaga kerja di berbagai bidang. Sebab, kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang saat ini cukup tinggi yakni mencapai 345.150 pekerja per lima tahun.

Nantinya Indonesia akan mengirim sejumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan di berbagai sektor di Jepang seperti kesehatan, kebersihan, dan manufaktur.

Baca juga: Cerita Menarik Menteri Retno Marsudi Saat Latihan Bareng Elek Yo Band

Retno menambahkan, saat ini ia dan Menaker serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNPTKI) tengah menyusun nota kerja sama dengan Jepang terkait sektor mana saja yang akan menjadi lingkup kerja TKI yang dikirim.

"Jadi intinya, pada saat kami dengan Pak Wapres adalah membahas bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang sedang ada di Jepang untuk menambah jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang," tutur Retno.

"Sekarang sedang menegosiasikan apa yang dinamakan memorandum of cooperation, mengenai pengiriman tenaga kerja tersebut serta beberapa detail sedang kami bahas," lanjut dia.

Kompas TV Mulai tahun 2019, pemerintah Arab Saudi menerapkan visa progresif jemaah haji. Ini berarti masyarakat yang sudah pernah berhaji dan berniat berangkat lagi akan dikenai biaya tambahan sebesar 2.000 sar atau sekitar Rp 7,5 juta. Kementerian Agama memperjelas aturan ini tidak hanya berlaku bagi Jemaah, tetapi juga petugas tim pemandu haji daerah yang sudah pernah berhaji. Regulasi berlaku menyusul masuknya fase pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang sudah dibuka sejak 19 Maret lalu. #IbadahHaji #VisaProgresifHaji #Haji2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.