Temui Wapres, Menlu dan Menaker Bahas Persiapan Pengiriman TKI ke Jepang

Kompas.com - 28/03/2019, 18:49 WIB

Rakhmat Nur Hakim,

Krisiandi

Tim Redaksi

Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Dalam pertemuan tersebut ketiganya membahas persiapan pengiriman TKI ke Jepang.

"Jadi tadi Pak Menteri Tenaga Kerja, Pak kepala BNP2TKI, dan saya, dipanggil oleh Pak Wapres. Kami membahas mengenai Undang-undang Keimigrasian untuk tenaga kerja asing, yang akan bekerja di Jepang," ujar Retno usai pertemuan.

Ia mengatakan, Jepang memberi kesempatan luas bagi sembilan negara, salah satunya Indonesia, untuk mengirim tenaga kerja di berbagai bidang. Sebab, kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang saat ini cukup tinggi yakni mencapai 345.150 pekerja per lima tahun.

Nantinya Indonesia akan mengirim sejumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan di berbagai sektor di Jepang seperti kesehatan, kebersihan, dan manufaktur.

Retno menambahkan, saat ini ia dan Menaker serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNPTKI) tengah menyusun nota kerja sama dengan Jepang terkait sektor mana saja yang akan menjadi lingkup kerja TKI yang dikirim.

"Jadi intinya, pada saat kami dengan Pak Wapres adalah membahas bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang sedang ada di Jepang untuk menambah jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang," tutur Retno.

"Sekarang sedang menegosiasikan apa yang dinamakan memorandum of cooperation, mengenai pengiriman tenaga kerja tersebut serta beberapa detail sedang kami bahas," lanjut dia.

Kompas TV Mulai tahun 2019, pemerintah Arab Saudi menerapkan visa progresif jemaah haji. Ini berarti masyarakat yang sudah pernah berhaji dan berniat berangkat lagi akan dikenai biaya tambahan sebesar 2.000 sar atau sekitar Rp 7,5 juta. Kementerian Agama memperjelas aturan ini tidak hanya berlaku bagi Jemaah, tetapi juga petugas tim pemandu haji daerah yang sudah pernah berhaji. Regulasi berlaku menyusul masuknya fase pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang sudah dibuka sejak 19 Maret lalu. #IbadahHaji #VisaProgresifHaji #Haji2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.