Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 72,9 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-JK

Kompas.com - 28/03/2019, 16:26 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 15-22 Maret 2019 menunjukkan, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebanyak 72,9 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah dalam empat tahun terakhir. Hanya 26,3 persen yang mengaku tidak puas. Adapun sisanya 0,8 persen mengaku tidak tahu/tidak menjawab.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK masih tinggi, di atas 70 persen," kata peneliti CSIS, Noory Okthariza, saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Noory menjelaskan, sektor infrastruktur menjadi dua hal yang paling diapresiasi oleh masyarakat, yakni 79,2 persen. Sektor pendidikan menyusul di bawahnya sebesar 76,6 persen.

Baca juga: Survei CSIS: Jokowi-Maruf 51,4 Persen, Prabowo-Sandi 33,3 Persen

Selanjutnya, kepuasan di sektor maritim sebesar 70,6 persen, pembangunan manusia 67,7 persen, sektor politik, hukum dan keamanan 64,5 persen, hubungan luar negeri 61,9 persen, dan di sektor ekonomi 61,5 persen.

Oktha mengatakan, kepuasan publik tersebut ditopang dengan persepsi ekonomi keluarga dan ekonomi nasional yang dianggap lebih baik dari tahun lalu.

"Sebanyak 50,2 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi mereka membaik dibandingkan tahun lalu dan 48,3 persen menilai ekonomi nasional membaik dibandingkan tahun lalu, " katanya.

Baca juga: Survei CSIS: Baru 44,8 Persen Masyarakat yang Sudah Punya Pilihan Caleg

Kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah membuat elektabilitas Jokowi yang kini mencalonkan diri kembali bersama Ma'ruf Amin juga cukup tinggi dibanding rivalnya. Kendati demikian, tak semua masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintah mau memilih Jokowi-Ma'ruf.

Jokowi-Ma'ruf dipilih 51,4 persen responden, sementara rivalnya Prabowo-Sandi hanya dipilih oleh 33,3 persen.

Survei ini dilakukan dengan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang memiliki hak pilih tersebar di 34 provinsi.

Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai sendiri oleh CSIS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com