Salin Artikel

Survei CSIS: 72,9 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-JK

Sebanyak 72,9 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah dalam empat tahun terakhir. Hanya 26,3 persen yang mengaku tidak puas. Adapun sisanya 0,8 persen mengaku tidak tahu/tidak menjawab.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK masih tinggi, di atas 70 persen," kata peneliti CSIS, Noory Okthariza, saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Noory menjelaskan, sektor infrastruktur menjadi dua hal yang paling diapresiasi oleh masyarakat, yakni 79,2 persen. Sektor pendidikan menyusul di bawahnya sebesar 76,6 persen.

Selanjutnya, kepuasan di sektor maritim sebesar 70,6 persen, pembangunan manusia 67,7 persen, sektor politik, hukum dan keamanan 64,5 persen, hubungan luar negeri 61,9 persen, dan di sektor ekonomi 61,5 persen.

Oktha mengatakan, kepuasan publik tersebut ditopang dengan persepsi ekonomi keluarga dan ekonomi nasional yang dianggap lebih baik dari tahun lalu.

"Sebanyak 50,2 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi mereka membaik dibandingkan tahun lalu dan 48,3 persen menilai ekonomi nasional membaik dibandingkan tahun lalu, " katanya.

Kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah membuat elektabilitas Jokowi yang kini mencalonkan diri kembali bersama Ma'ruf Amin juga cukup tinggi dibanding rivalnya. Kendati demikian, tak semua masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintah mau memilih Jokowi-Ma'ruf.

Jokowi-Ma'ruf dipilih 51,4 persen responden, sementara rivalnya Prabowo-Sandi hanya dipilih oleh 33,3 persen.

Survei ini dilakukan dengan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang memiliki hak pilih tersebar di 34 provinsi.

Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai sendiri oleh CSIS.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/28/16264481/survei-csis-729-persen-masyarakat-puas-kinerja-jokowi-jk

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke