Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Petakan Massa Pendukung Kedua Pasangan Capres-Cawapres

Kompas.com - 28/03/2019, 16:01 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal mengatakan, selama Pemilu 2019 ini Polri telah memetakan massa pendukung kedua pasangan calon capres-cawapres pada Pemilihan Presiden 2019.

Pemetaan itu dilakukan untuk strategi pengamanan kampanye.

"Untuk strategi keamanan, Polri harus memiliki data fiks. Tidak ada kaitannya dengan motif politik, namun kita wajib mengetahui daerah pemilihan (dapil) dan daerah mana saja yang terkonsentrasi di kedua paslon," ujar Iqbal di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Baca juga: KPU Khawatir Nobar Timbulkan Gesekan Massa Pendukung Capres

Iqbal mengakui, pemetaan konsentrasi massa pendukung kedua paslon adalah hal yang wajar dilakukan Polri di setiap penyelenggaraan pilpres.

Hal serupa juga dilakukan pada pilkada.

Ia mengatakan, adanya data mengenai jumlah massa pendukung kedua paslon berelasi dengan strategi pengamanan yang tepat mengingat kampanye rapat umum masih berlangsung hingga 13 April 2019.

"Pemetaan itu agar kita bisa menentukan strategi pengamanan yang tepat. Jadi sama sekali ada motif politik," kata dia.

Polri, lanjut dia, tegas dalam aturan pemerintah untuk netral di Pemilu 2019.

Baca juga: Lewati Massa Pendukung Jokowi, Prabowo Acungkan 2 Jari

Jika ada aparat hukum yang terbukti tidak netral, maka Polri akan memprosesnya.

"Yang tidak netral akan kami proses, ada mekanismenya. Kan sudah dibuktikan ada seorang wakapolda yang dicopot karena kode etik. Prinsipnya, siapa pun yang melakukan, pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses" ujar Iqbal.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kesejukan di tahun politik, khususnya di media sosial.

"Di bidang media sosial kami mengajak semua untuk sama-sama melawan hoaks," ujar dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com