Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang "Margin of Error" Lembaga Lain

Kompas.com - 27/03/2019, 06:06 WIB
Peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPeneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas menuturkan bahwa hasil survei terbaru terkait elektabilitas kedua pasangan calon sebenarnya tak jauh berbeda dengan survei lembaga lainnya.

Alasannya, hasil survei Litbang Kompas masih masuk dalam rentang margin of error dari lembaga lain.

"Kalau dilihat dari sisi statistik, angka kami sebetulnya masih masuk di dalam rentang margin of error dari lembaga- lembaga survei yang lain," kata Toto saat acara diskusi bertajuk "Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?", di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Litbang Kompas Tegaskan Hasil Surveinya Tak Terpengaruh Pilihan Politik Ke Paslon Tertentu

Dalam survei Litbang Kompas pada 22 Februari-5 Maret 2019, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 49,2 persen. Di sisi lain, Prabowo-Sandi memperoleh 37,4 persen.

Adapun, 13,4 persen responden menyatakan rahasia. Survei ini memiliki margin of error +/- 2,2 persen.

Toto kemudian membandingkannya dengan hasil survei Charta Politika pada 1-9 Maret 2019, yang menunjukkan Jokowi-Ma'ruf Amin dipilih 53,6 persen responden. Sementara responden yang memilih Prabowo-Sandi sebesar 35,4 persen.

Baca juga: 3 Faktor Ini Dinilai Jadi Penyebab Hasil Survei Tiap Lembaga Berbeda

Sisanya, sebanyak 11 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Survei Charta Politika memiliki margin of error +/- 2,19 persen.

Jika dihitung dengan margin of error, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dari hasil survei Litbang Kompas menjadi 51,4 persen. Sementara, dengan margin of error, hasil elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dari Charta Politika menjadi 51,41 persen.

Kemudian, terkait metodologi, Toto mengatakan bahwa jumlah responden yang digunakan di survei terbaru meningkat.

Baca juga: Pengamat: Lembaga Survei Tak Perlu Dihakimi karena Hasil yang Berbeda

Pada survei di bulan Oktober, Litbang Kompas menggunakan 1.200 responden. Sedangkan, di survei pada bulan Maret, terdapat 2.000 responden.

Dari segi jumlah, sebaran desa juga mengalami peningkatan dari 300 menjadi 500 desa di survei terbaru.

Toto pun merasa cakupan yang lebih luas memperkuat hasil survei.

Baca juga: Pengamat Politik Mengaku Senang Lihat Hasil Survei yang Berbeda-beda

"Dari komposisi itu saja kami merasa alat ukur kami lebih kuat di bulan Maret ini dibanding bulan Oktober," ujarnya.

Apalagi, aspek demografis responden tidak mengalami perubahan dibanding survei pada bulan Oktober 2018.

Dari segi pengambilan data pun, kata Toto, tidak mengalami kendala berarti, yang dapat berupa penolakan dari responden.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X