Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Lembaga Survei Tak Perlu Dihakimi karena Hasil yang Berbeda

Kompas.com - 26/03/2019, 19:55 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai lembaga survei tidak perlu dihakimi karena merilis hasil survei terkait politik yang berbeda.

Ia menilai, setiap lembaga yang melakukan dan merilis surveinya telah mempertaruhkan nama baik atau kredibilitasnya.

Adi mengungkapkan hal tersebut saat acara diskusi bertajuk "Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?", di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

"Publik tidak perlu harus menghakimi lembaga survei yang tidak kredibel pesanan atau apapun. Karena survei ini adalah metodologi yang cukup rumit dan tentu semua lembaga survei mempertaruhkan kredibilitasnya," ungkap Adi.

Baca juga: Hasil Survei Harus Berbeda Satu Sama Lain, Menurut Pakar Ini Sebabnya

Menurutnya, hasil survei tak perlu ditanggapi berlebihan. Ia berpandangan, survei seharusnya dianggap sebagai bagian dari dunia politik saat ini.

"Jadi hasil survei itu harus dimaknai biasa-biasa saja, yang harus dianggap bagian dari kepentingan politik elektoral kita hari ini," tuturnya.

Bahkan, ia mengaku senang dengan hasil survei yang berbeda-beda dari berbagai lembaga.

Ia menjelaskan bahwa survei merupakan salah satu ciri yang membuat ilmu politik sebagai sesuatu yang ilmiah.

Baca juga: Pengamat Politik Mengaku Senang Lihat Hasil Survei yang Berbeda-beda

Oleh karena itu, Adi mengatakan hasil survei yang berbeda-beda akan membuat orang semakin tertarik dengan ilmu tersebut.

"(Saya) sebagai pengajar, agak senang kalau banyak survei yang berbeda-beda, karena akan semakin membuat orang tertarik dengan ilmu politik," ujar dia.

Selain itu, ia pun merasa bersyukur dengan hasil survei yang berbeda-beda karena menunjukkan kedinamisan ilmu politik.

Kompas TV Badan Pememangan Nasional Prabowo-Sandiaga mempertanyakan hasil sejumlah survei, juru bicara BPNAndre Rosiade bahkan mengatakan akan menuntut lembaga survei yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin dengan selisih 20 persen dan nantinya hasil tidak sama dalam Pilpres 2019. Untuk mengupas hal tersebut kita sudah bersama dengan Andi Syafrin dari Ketua Bidang Hukum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) lalu ada juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade lewat sambungan skype dan anggota TKN Jokowi-Maruf Ridlwan Habib lewat sambungan telepon. #BPN #TKN #Pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com