KOMPAS MENJAWAB: Persatuan dan Masa Depan Republik, Itulah Komitmen Kami

Redaksi Kompas menyelenggarakan rapat dua kali sehari, pagi dan sore. Pagi untuk mengevaluasi berita yang sudah terbit dan merencanakan berita esok hari, serta sore untuk menentukan berita mana dan dimuat di halaman berapa.

Kedua rapat dipimpin redaktur pelaksana atau wakilnya. Pemred menyelia rapat dan mengambil keputusan manakala ada beda pandangan atau jika ada berita yang rumit.

Ada juga rapat mingguan serta rapat dalam desk. Tiap bulan ada pertemuan dengan Ombudsman (beranggotakan orang luar dari berbagai disiplin ilmu) untuk mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Redaksi Kompas. Dalam liputan penting yang menuntut keberimbangan, konten Kompas dikontrol oleh Litbang Kompas dan Ombudsman Kompas.

Kondisi yang ada saat ini sudah berbeda dengan era ketika pendiri Kompas Jakob Oetama aktif memimpin. Sekarang, pada generasi kepemimpinan ketujuh, ciri egalitarian makin nyata, pemred atribut riil, tetapi sosoknya bersifat primus interpares (yang pertama dari yang setara).

Itulah faktanya. Tentu Kompas tidak menafikan adanya aspirasi politik perseorangan karena ini hak yang dihormati dalam negara demokrasi. Namun, kebijakan redaksi adalah koridor yang merupakan produk kolektif, yang terpisah dari kecondongan politik individu redaksi.

Lebih penting amanatnya

Pada era pasca-kebenaran (post truth), orang ”memercayai apa yang ingin ia percayai”. Jadi, penjelasan panjang-lebar tentang fakta yang sebenarnya dari soal di atas bisa saja masih kalah dengan persepsi yang dianut insan post truth.

Akan tetapi, percayalah, satu hal yang tetap menjadi jati diri Kompas adalah kecintaan kepada Tanah Air. Memajukan demokrasi menjadi salah satu menu, tetapi selebihnya adalah visi Indonesia bermasa depan gemilang yang menjadi dambaan kami. Kesadaran akan cinta Tanah Air, melalui berbagai ekspedisi ke pulau terluar, ikut membangunkan kesadaran akan hidup di Busur Cincin Api, terus menjadi suluh yang tak akan pernah padam. Kompas menawarkan melihat Indonesia dengan pendekatan berbeda, melihat dari gunung api, dari sungai, dari bawah laut, yang menjelma dalam sejumlah ekspedisi.

Kompas tahu diri. Justru pada masa ketika industri media diterpa badai, waktu menjadi prioritas membereskan dapur, dengan harapan Kompas menjadi penyintas yang bisa jadi rujukan media di Tanah Air.

Bahwa hari ini Kompas berada dalam pusaran politik, hal ini sedikit pun tidak mengurangi komitmen Kompas terus membela kepentingan Republik. Dengan cara bagaimana? Kalau ”independen” bukan slogan yang pas lagi, pilihan Kompas adalah ”dengan cara kredibel” (bisa dipercaya).

Kompas bertekad menjadi suluh yang terus memandu bangsa mencapai cita-cita luhur menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka dengan Visi 2045 yang kokoh. Inilah satu-satunya pilihan ketika kuasa besar di dunia sekarang sedang berlomba menjadi adidaya dalam kecerdasan buatan (AI), juga upaya menjadi pemenang dalam Revolusi Industri 4.0.

Dalam perspektif itulah kebersamaan dan persatuan kami pandang tidak kalah penting dibandingkan dengan kontestasi lima tahunan sekali, apalagi kalau dipenuhi dengan kabar tak benar. Kita tangkap gaung slogan harian Washington Post bahwa ”Demokrasi akan mati dalam kegelapan”.

Kompas menyadari, media arus utama diwacanakan bergerak dari media konvensional ke medsos. Akan tetapi, medsos adalah medsos, yang kebenarannya membutuhkan verifikasi. Lebih dari itu, yang lebih dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah adanya komunikasi yang tulus karena dengan itulah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang luhur. Dalam kaitan inilah Kompas mengamini pesan Wapres Jusuf Kalla seperti dikutip pada awal tulisan ini.

Tulisan ini dimuat pada Harian Kompas, 26 Maret 2019, dengan judul "Persatuan dan Masa Depan Republik, Itulah Komitmen Kami"