Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan MRT Jakarta, Mimpi yang Tertunda Puluhan Tahun...

Kompas.com - 24/03/2019, 09:35 WIB
Jessi Carina,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo meresmikan moda transportasi moda raya terpadu (MRT) fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang pertama di Indonesia.

Peresmian dilakukan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2019).

"Dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan, sekaligus MRT fase II hari ini kita mulai lagi," ujar Jokowi.

Baca juga: MRT Jakarta Diresmikan, Warga Bersorak-sorai Teriakkan Nama Jokowi

Sebelum diresmikan, Jokowi kembali menaiki MRT dari Stasiun Istora Mandiri menuju Stasiun Bundaran HI.

Setelah itu, dia menuju panggung di dekat pos polisi Bundaran HI.

Dalam peresmian ini, Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, dan lainnya.

Baca juga: Ada Peresmian MRT di Bundaran HI, Rute Transjakarta Kota-Blok M Dialihkan

Ada juga para artis seperti Reza Rahardian, Andien, Nirina Zubir, dan Cathy Sharon.

Ini merupakan MRT yang pertama di Indonesia.

Adapun, moda transportasi MRT sudah direncanakan selama puluhan tahun lalu melewati masa pemerintahan beberapa presiden dan gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Antusias Lihat Peresmian MRT Jakarta, Warga Padati Bundaran HI 

Perjalanan panjang MRT

Berdasarkan informasi yang dirangkum Pemerintah Provinsi Jakarta, Presiden ketiga BJ Habibie menyusun desain dasar proyek MRT Blok M pada tahun 1995.

Ketika itu, Habibie masih menjabat sebagai menteri riset dan teknologi.

Pada tahun yang sama, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, membentuk unit manajemen proyek sistem angkutan umum massal Jakarta.

Baca juga: Viral, Penumpang Makan Lesehan hingga Bergelantungan di MRT Jakarta

Kemudian pada 1998, Gubernur DKI Sutiyoso memulai kembali rencana pembangunan MRT.

Stasiun Lebak Bulus menjadi stasiun akhir dari rute MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) KOMPAS.com/ANISSA DEA WIDIARINI Stasiun Lebak Bulus menjadi stasiun akhir dari rute MRT fase 1 lintas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI)
Pada 2015, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta adalah proyek nasional.

Selanjutnya pada 2007, Fauzi Bowo yang menjabat sebagai wakil gubernur mendorong revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian menjadi UU Nomor 23 Tahun 2007.

Baca juga: Ingin Naik MRT Hari Ini, Penumpang Harus Daftar Online

Setelah revisi itu, PT MRT Jakarta dapat resmi berdiri.

Pada 2009, Fauzi Bowo yang sudah menjabat sebagai gubernur menandatangani naskah perjanjian penerusan hibah proyek MRT.

Perwujudan mimpi membuat MRT dilanjutkan Jokowi ketika menjabat sebagai gubernur pada 2011.

Baca juga: Usai Diresmikan Jokowi, MRT Jakarta Beroperasi Mulai Pukul 11.00

Jokowi memulai lelang fisik MRT fase I dan mengubah komposisi pinjaman.

Pemprov DKI menanggung 51 persen pembiayaan dan pemerintah pusat menanggung 49 persen.

Selanjutnya aset akan terus dihibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Pagi Ini, Presiden Jokowi Resmikan MRT Jakarta

Pada Oktober 2013, Jokowi meletakan batu pertama proyek MRT.

Tahun 2015, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melanjutkan proyek dengan melakukan pembebasan lahan.

Basuki memberi insentif kepada pemilik lahan di sepanjang Jalan Fatmawati yang melepas tanahnya demi proyek MRT.

Baca juga: Durian Hingga Pisau, Ini Daftar Barang yang Dilarang Dibawa Saat Naik MRT

Kemudian pada 2017, Gubernur Djarot Saiful Hidayat menandatangani Pergub Nomor 140 Tahun 2017 tentang Penugasan PT MRT Jakarta Sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan Transit Oriented Development Koridor Utara-Selatan Fase I MRT.

Setelah itu sejak 2017, Gubernur Anies membuat kebijakan fiskal untuk menyiapkan dan mengatur APBD DKI Jakarta Anies memastikan operasional MRT dapat berjalan dan pembangunan MRT Fase II nantinya lancar secara finansial. 

Keputusan politik Jokowi 

Bulan lalu, Jokowi pernah menceritakan dirinya yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta menghadapi dilema ketika harus memutuskan proyek MRT.

Jokowi mengatakan, proyek MRT sudah direncanakan di Pemprov DKI Jakarta selama 26 tahun, tetapi tak kunjung dieksekusi.

Dia menyampaikannya ketika menghadiri acara deklarasi dukungan dari alumni SMA se-Jakarta.

Baca juga: Perjalanan Panjang Megaproyek MRT di Jakarta

"Kenapa tidak segera diputuskan? Karena dari hitungan dan kalkulasi, terus dihitung, selalu hitungannya adalah rugi sehingga tidak berani diputuskan sampai 26 tahun," ujar Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Jokowi melanjutkan, sebenarnya pemerintah tidak boleh berbicara soal untung rugi dalam masalah ini.

Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barier Free Tourism atau JBFT mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). Penyandang disabilitas yang mengikuti uji coba MRT terdiri dari berbagai ragam disabilitas. Mulai dari pengguna kursi roda, tunanetra, insan tuli dan ragam disabilitas lainnya.KOMPAS.COM/GARRY LOTULUNG Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barier Free Tourism atau JBFT mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019). Penyandang disabilitas yang mengikuti uji coba MRT terdiri dari berbagai ragam disabilitas. Mulai dari pengguna kursi roda, tunanetra, insan tuli dan ragam disabilitas lainnya.
Pemerintah harus melihat dari sudut pandang ekonomi makro.

Baca juga: MRT Akan Operasikan 8 Rangkaian Kereta pada Awal

Akibat kemacetan di Jakarta, kerugian yang dialami setiap tahunnya mencapai Rp 100 triliun. Jumlahnya akan terus menerus bertambah jika tidak ada terobosan untuk mengatasinya.

Jokowi mengatakan, hal inilah yang membuatnya memutuskan untuk memulai proyek MRT.

"Kalau hitungannya hanya untung rugi, enggak mungkin kita putuskan, tetapi kita harus lihat kerugian makro itu," ujar Jokowi.

Baca juga: MRT Siapkan Kartu Singletrip dan Multitrip, Ini Bedanya...

"Ini adalah keputusan politik yang saya ambil dengan segala risiko yang juga pasti saya terima. Ada yang mencaci maki saya, silakan. Ada yang menghina, menghina, menghina, silakan, enggap apa-apa," ujarnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com