Salin Artikel

Jokowi Resmikan MRT Jakarta, Mimpi yang Tertunda Puluhan Tahun...

Peresmian dilakukan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2019).

"Dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan, sekaligus MRT fase II hari ini kita mulai lagi," ujar Jokowi.

Sebelum diresmikan, Jokowi kembali menaiki MRT dari Stasiun Istora Mandiri menuju Stasiun Bundaran HI.

Setelah itu, dia menuju panggung di dekat pos polisi Bundaran HI.

Dalam peresmian ini, Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, dan lainnya.

Ada juga para artis seperti Reza Rahardian, Andien, Nirina Zubir, dan Cathy Sharon.

Ini merupakan MRT yang pertama di Indonesia.

Adapun, moda transportasi MRT sudah direncanakan selama puluhan tahun lalu melewati masa pemerintahan beberapa presiden dan gubernur DKI Jakarta.

Perjalanan panjang MRT

Berdasarkan informasi yang dirangkum Pemerintah Provinsi Jakarta, Presiden ketiga BJ Habibie menyusun desain dasar proyek MRT Blok M pada tahun 1995.

Ketika itu, Habibie masih menjabat sebagai menteri riset dan teknologi.

Pada tahun yang sama, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, membentuk unit manajemen proyek sistem angkutan umum massal Jakarta.

Kemudian pada 1998, Gubernur DKI Sutiyoso memulai kembali rencana pembangunan MRT.

Selanjutnya pada 2007, Fauzi Bowo yang menjabat sebagai wakil gubernur mendorong revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian menjadi UU Nomor 23 Tahun 2007.

Setelah revisi itu, PT MRT Jakarta dapat resmi berdiri.

Pada 2009, Fauzi Bowo yang sudah menjabat sebagai gubernur menandatangani naskah perjanjian penerusan hibah proyek MRT.

Perwujudan mimpi membuat MRT dilanjutkan Jokowi ketika menjabat sebagai gubernur pada 2011.

Jokowi memulai lelang fisik MRT fase I dan mengubah komposisi pinjaman.

Pemprov DKI menanggung 51 persen pembiayaan dan pemerintah pusat menanggung 49 persen.

Selanjutnya aset akan terus dihibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pada Oktober 2013, Jokowi meletakan batu pertama proyek MRT.

Tahun 2015, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melanjutkan proyek dengan melakukan pembebasan lahan.

Basuki memberi insentif kepada pemilik lahan di sepanjang Jalan Fatmawati yang melepas tanahnya demi proyek MRT.

Kemudian pada 2017, Gubernur Djarot Saiful Hidayat menandatangani Pergub Nomor 140 Tahun 2017 tentang Penugasan PT MRT Jakarta Sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan Transit Oriented Development Koridor Utara-Selatan Fase I MRT.

Setelah itu sejak 2017, Gubernur Anies membuat kebijakan fiskal untuk menyiapkan dan mengatur APBD DKI Jakarta Anies memastikan operasional MRT dapat berjalan dan pembangunan MRT Fase II nantinya lancar secara finansial. 

Keputusan politik Jokowi 

Bulan lalu, Jokowi pernah menceritakan dirinya yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta menghadapi dilema ketika harus memutuskan proyek MRT.

Jokowi mengatakan, proyek MRT sudah direncanakan di Pemprov DKI Jakarta selama 26 tahun, tetapi tak kunjung dieksekusi.

Dia menyampaikannya ketika menghadiri acara deklarasi dukungan dari alumni SMA se-Jakarta.

"Kenapa tidak segera diputuskan? Karena dari hitungan dan kalkulasi, terus dihitung, selalu hitungannya adalah rugi sehingga tidak berani diputuskan sampai 26 tahun," ujar Jokowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/2/2019).

Jokowi melanjutkan, sebenarnya pemerintah tidak boleh berbicara soal untung rugi dalam masalah ini.

Akibat kemacetan di Jakarta, kerugian yang dialami setiap tahunnya mencapai Rp 100 triliun. Jumlahnya akan terus menerus bertambah jika tidak ada terobosan untuk mengatasinya.

Jokowi mengatakan, hal inilah yang membuatnya memutuskan untuk memulai proyek MRT.

"Kalau hitungannya hanya untung rugi, enggak mungkin kita putuskan, tetapi kita harus lihat kerugian makro itu," ujar Jokowi.

"Ini adalah keputusan politik yang saya ambil dengan segala risiko yang juga pasti saya terima. Ada yang mencaci maki saya, silakan. Ada yang menghina, menghina, menghina, silakan, enggap apa-apa," ujarnya. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/24/09353691/jokowi-resmikan-mrt-jakarta-mimpi-yang-tertunda-puluhan-tahun

Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke