BPN Prabowo-Sandi Yakin Program Integrasi E-KTP Bisa Diwujudkan Jika Tak Dikorupsi

Kompas.com - 22/03/2019, 20:27 WIB
Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said KOMPAS.com/IhsanuddinDirektur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sudirman Said menuturkan bahwa pihaknya yakin program integrasi KTP-elektronik ( e-KTP) untuk mengakses seluruh program pemerintah dapat diwujudkan.

Sudirman mengatakan, alokasi anggaran yang telah ditentukan pemerintah dalam proyek e-KTP sebenarnya cukup untuk membuat satu kartu dengan berbagai fungsi. Namun sayangnya anggaran tersebut dikorupsi.

"Tentu butuh waktu tapi sebetulnya budget yang pernah dialokasikan jauh lebih dari cukup, lebih dari cukup untuk membuat KTP itu betul-betul berfungsi maksimal. Masalahnya kan dikorup kemarin kan," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: Jawab Sandiaga, Mendagri Bilang E-KTP Tak Bisa Dipakai untuk Banyak Program

Sudirman mengatakan, jika Prabowo-Sandiaga terpilih, maka salah satu hal yang akan dilakukan adalah pembenahan proyek e-KTP, termasuk dari sisi anggaran.

Menurut dia, jika anggaran proyek itu tidak bocor, gagasan integrasi E-KTP yang sempat dilontarkan oleh Sandiaga saat debat ketiga pilpres dapat diwujudkan.

"Sebetulnya desainnya sudah sangat bagus, ada chip di dalamnya dan memuat seluruh data yang dibutuhkan, ini tinggal pelaksanaannya diurus oleh orang-orang yang baik, yang amanah, Jangan dikorupsi gitu. Insya Allah itu akan jadi solusi," kata Sudirman.

Seperti diketahui, pada saat debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019), calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo.

Tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja.

Namun program tersebut mendapat kritik dari rival debatnya Sandiaga Uno. Ia menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Baca juga: Tak Banyak Kartu, Sandiaga Ingin Semua Program Pakai E-KTP

Oleh sebab itu, Sandiaga enggan mengeluarkan program berbasis kartu apabila terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Sandiaga, e-KTP dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah.

Artinya masyarakat hanya perlu E-KTP untuk mengakses program-program pemerintah. Dari mulai akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah.

Meski konsep single identity number belum sepenuhnya sempurna, Sandiaga yakin hal itu akan dapat diatasi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X