Wapres: Jumlah Lapangan Kerja dan Pengangguran Indikator Kemajuan Negara

Kompas.com - 22/03/2019, 19:31 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan jumlah lapangan kerja dan pengangguran merupakan salah satu indikator kemajuan negara.

Karena itu semua negara berlomba-lomba meningkatkan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. 

"Lapangan kerja atau pun pengangguran merupakan salah satu tanda indikator negara itu negara maju atau tidak. Maka di samping pertumbuhan ekonomi, maka pengangguran merupakan ukuran. Kalau kecil berarti negeri itu memiliki kemajuan," ujar Kalla saat membuka Bursa Kerja Nasional 2019 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: Sandiaga Sebut 65.000 Orang Mendaftar OK OCE dan 30.000 Lapangan Kerja Tercipta

Kalla mengatakan pemerintah saat ini berupaya keras untuk membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin untuk menekan angka pengangguran. Ia mengatakan hal itu dilakukan dengan cara menyiapkan angkatan kerja yang mumpunni lewat pendidikan yang berkualitas.

Setelah itu, pemerintah mengundang investor yang membutuhkan banyak pekerja sehingga lulusan dari instansi pendidikan yang sudah siap kerja bisa terserap ke lapangan kerja.

Baca juga: Sandiaga Sebut UMKM Solusi Penciptaan Lapangan Kerja

"Indonesia tentu punya sumber daya alam tapi semua itu hanya bisa diwujudkan dalam bentuk pendapatan apabila kita membuka banyak investasi. Dan tentu untungnya bagaimana masyarakat kita mempunyai kesempatan kerja yang pas," ujar Kalla.

"Setiap tahun kurang lebih 1,2 juta orang masuk ke dunia kerja yang baru. Karena itulah maka pertumbuhan itu juga dibarengi dengan terbukanya lapangan kerja yang baik," lanjut Wapres.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X