Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Besaran Angka Tunjangan untuk Pengangguran Sesuai Ijazah

Kompas.com - 19/03/2019, 13:03 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Warganet, terutama di media sosial, dibuat bingung dengan unggahan yang menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan tunjangan langsung kepada pengangguran di Indonesia.

Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa jumlah tunjangan yang diberikan akan disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki.

Unggahan menyebutkan bahwa pemberian akan dilaksanakan setelah Pilpres 2019, berdasarkan persetujuan pemerintah.

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang memang memiliki program kartu pra-kerja.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, informasi ini tersebar di salah satu akun pengguna Facebook pada Kamis (14/3/2019).

Dalam pesan itu, disebutkan juga besaran tunjangan bagi pengangguran berdasarkan ijazah pendidikan terakhirnya. Berikut daftarnya:

Ijazah SD: Rp 1.750.000
Ijazah SMP: Rp 2.250.000
Ijazah SMA: Rp 3.750.000
Ijazah D4/D3: Rp 4.000.000
Ijazah S1: Rp 5.500.000
Ijazah S2: Rp 10.750.000
Ijazah S3: Rp 15.650.000

Hingga Selasa (19/3/2019) siang, unggahan tersebut telah mendapat respons setidaknya 477 kali dan telah dibagikan sebanyak 4.684 kali oleh pengguna Facebook lain.

Penelusuran Kompas.com:

Kompas.com menemukan fakta bahwa informasi yang sama sempat beredar di sejumlah fanpage yang ada di Facebook, salah satunya adalah KataKita. Namun,unggahan itu muncul pada 7 Juni 2017 dan dibuat sebagai bahan guyonan.

Saat diminta konfirmasi, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa informasi mengenai besarnya tunjangan prakerja itu adalah kabar palsu.

"Tidak benar bahwa pengangguran akan mendapatkan gaji," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (19/3/2019).

Ace kemudian menjelaskan mengenai program kartu prakerja yang dimiliki pasangan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut dia, yang akan diberikan dalam kartu prakerja bukan gaji, melainkan intensif.

Dia menjelaskan, dengan program itu nantinya orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan bisa mengikuti pelatihan dan pendidikan/keterampilan.

"Melalui pelatihan itu kami akan menghubungkan dengan akses permodalan. Mereka akan didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi. Jangan dipahami bahwa insentif ini akan diberikan kepada yang tidak bekerja selamanya," ujar Ace.

Ace juga mengatakan bahwa pelaksanaan kartu prakerja ini akan dilaksanakan untuk tahun 2020.

Oleh karena itu, ia juga menegaskan bahwa besarnya nominal besaran tunjangan dalam pesan itu merupakan hal tidak benar, karena belum diberi tahu besarnya nominal tunjangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com