KPK Minta Pemilih Tak Terlena dengan Pencitraan Caleg

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengimbau pemilih untuk tak terlena dengan pencitraan calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019.

Laode mengingatkan pentingnya pemilih menentukan calon pemimpinnya berdasarkan rekam jejak dan latar belakangnya. Untuk penelusuran itu, pemilih bisa memanfaatkan internet.

"Paku kalian (untuk mencoblos) itu mahal banget harganya. Jadi kita cari, oh pas di Google dia mantan napi koruptor, singkirkan. Oh dia pernah KDRT, enggak. Kan (informasi di) Google banyak sekarang," kata Laode dalam diskusi #PilihYangJujur di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Jumat (22/3/2019) sore.

Apabila tak menemukan catatan kejahatan yang dilakukan calegnya, pemilih bisa mengamati kontribusi-kontribisi caleg di lingkungan sekitarnya.

Baca juga: Memberdayakan Caleg Eks Koruptor untuk Dulang Suara...

Jika tetap tak menemukan kontribusi positif dari caleg tersebut, lebih baik tidak usah dipilih.

"Kalau enggak ada, ya, enggak usah dipilih. Ya walaupun dasinya bagus, cantik, senyumnya dari kiri, kanan, cantik banget, enggak ada gunanya. Karena kita bukan memilih bintang iklan," ungkap dia.

Di satu sisi, ia mengingatkan pemilih untuk tak terbujuk tawaran uang dari caleg tertentu. Menurut Laode, politik uang yang dilakukan caleg justru merugikan pemilih sendiri.

"Kalau dia tawari Rp 100 ribu, enggak usah Rp 100 ribu deh, Rp 1 juta. Rp 1 juta, kamu bagi dengan 5 tahun. Satu tahun itu berapa? 365 hari. 365 hari kali 5 berapa? 1.500-an (hari). Jadi Rp 1 juta dibagi 1.500 (hari) berapa? Sedikit banget. Jadi harga kamu itu sedikit banget," ujarnya.

Baca juga: Caleg Eks Koruptor, Siapa Saja Mereka dan Apa Kata Parpolnya?

Ia menjelaskan, apabila caleg yang berpolitik uang terpilih, akan potensi dia melakukan tindak pidana korupsi sangat tinggi. Padahal mereka memiliki tiga fungsi yang besar yang harus dipertanggungjawabkan ke publik.

Ketiga fungsi itu adalah fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

"Orang yang membayar itu tidak lagi datang siap mengayomi, menjalankan amanah rakyat. Jungkir balik siap, enggak mungkin. Oleh karena itu kita menolak yang namanya politik uang. Jangan mau sekali dibayar," kata dia.

"Jadi kita harus cari yang jujur. Soal gagah atau cantik urusan berikutnya," sambung Laode.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Daftar 81 Caleg DPRD dan DPD eks Koruptor