Wiranto Ingatkan TNI-Polri Amankan Pemilu 2019 Sesuai Aturan Hukum

Kompas.com - 22/03/2019, 12:46 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan aparat hukum di Indonesia untuk tetap berpedoman pada prosedur ketetapan serta aturan hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan Wiranto dalam pidato apel kesiapan menjelang Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Taxiway Pangkalan TNI Angakatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019) pagi.

"Itu perlu dipedomani bersama, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan, senantiasa terukur sesuai aturan hukum," ujar Wiranto.

Baca juga: Apel Pengamanan Pemilu 2019, Kodam Pattimura Libatkan 3.200 Personel

Hadir dalam apel kesiapan itu di antaranya komponen keamanan negara, TNI-Polri, komponen bantuan keamanan yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pramuka.

Adapun elemen masyarakat yang hadir antara lain Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Pemuda Pancasila (PP) serta Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI).

Wiranto mencontohkan situasi yang menjadi tantangan dalam Pemilu 2019 yakni maraknya peredaran kabar hoaks, fitnah, ujaran kebencian, politik identitas serta SARA.

Konten negatif itu, lanjut Wiranto sengaja dimainkan pihak tertentu untuk menyingkirkan lawan politiknya pada Pemilu 2019.

Baca juga: Bahas Persiapan Pengamanan Pemilu, Polri Gelar Rapat Pimpinan

Oleh karena itu, aparat keamanan dan elemen masyarakat wajib turut serta mendewasakan masyarakat dengan memerangi konten-konten negatif tersebut.

"Saya sangat meyakini unsur Babinsa dan Babinkamtibmas serta perangkat pemerintahan di strata desa, kelurahan sangat menguasai situasi di wilayahnya. Dengan bekal inilah diharapkan, saudara-saudara mampu menjaga stabilitas keamanan penyelenggaraan Pemilu," ujar Wiranto.

"Saudara-saudara harus mampu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu, berita bohong yang beredar dan menimbulkan keresahan," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.