Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang ”Kompas”: PDI-P 26,9 Persen, Gerindra 17 Persen

Kompas.com - 21/03/2019, 07:54 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Litbang Kompas 22 Februari-5 Maret menunjukkan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra masih yang paling tinggi ketimbang partai politik peserta pemilu lainnya. PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2014 dipilih oleh 26,9 persen responden.

"Jika dalam satu bulan ke depan potensi elektabilitas ini tidak ada perubahan, boleh jadi PDI-P akan mencatatkan diri sebagai parpol pertama yang bisa memenangi pemilu untuk kedua kali berturut-turut sejak era reformasi ini," tulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari harian Kompas, Kamis (21/3/2019).

Kendati demikian, peluang PDI-P menjadi juara bertahan akan tetap dibayangi oleh parpol lain, terutama Partai Gerindra. Partai Gerindra yang juga merupakan rival PDI-P di pemilihan presiden dipilih oleh 17 persen responden.

Baca juga: Di Balik Survei Litbang Kompas, dari Penentuan Responden hingga Cara Kerja Penyurvei...

Wahyu menyebut tingginya elektabilitas PDI-P dan Gerindra disebabkan efek ekor jas dari sosok kedua capres yang selama ini melekat dengan parpol itu, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Parpol yang tidak seberuntung PDI-P dan Gerindra harus berpikir keras untuk mendapatkan insentif elektoral di pileg saat mendukung pasangan calon di pilpres," kata Wahyu.

Parpol peserta pemilu lainnya memang mendapatkan elektabilitas yang jauh berada di bawah PDI-P dan Gerindra. Partai Golkar yang berada di peringkat ketiga, misalnya, hanya dipilih oleh 9,4 persen responden menyusul di bawahnya yakni PKB dengan 6,8 persen, Demokrat 4,6 persen, PKS 4,5 persen, PAN 2,9 persen, PPP 2,7 persen, dan Nasdem 2,6 persen.

Survei Litbang Kompas, diterbitkan pada Harian Kompas, 21 Maret 2019.Kompas Survei Litbang Kompas, diterbitkan pada Harian Kompas, 21 Maret 2019.

Sisanya adalah parpol-parpol yang terancam tak lolos ambang batas parlemen.

Meski sudah ditambah dengan margin of error 2,2 persen, suara mereka tak cukup untuk melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Di kategori ini ada Hanura 0,9 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,2 persen, serta empat partai politik pendatang baru, yakni Perindo 1,5 persen, PSI 0,9 persen, Berkarya 0,5 persen, dan Garuda 0,2 persen.

Survei Litbang Kompas menggunakann metode pengumpulan data lewat wawancara tatap muka pada 22 Februari-5 Maret 2019 terhadap 2.000 responden.

Responden dipilih secara acak sederhana dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian ini sebesar +/- 2,2 persen dengan kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com