Menurut Wapres, Wajar Ada Uang di Ruangan Menteri Agama

Kompas.com - 19/03/2019, 15:29 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/11/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika ditemukan uang di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi yang disita KPK saat melakukan penggeledahan di ruangan Lukman.

"Lazim dong (ada uang). Selalu namanya kas kecil. Ya kan. Dan itu juga menteri ada dana operasionalnya. Dan itu cash dana operasionalnya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Kalla mengatakan, keberadaan uang di ruangan Lukman bukan hal yang aneh lantaran setiap menteri biasanya mempersiapkan anggaran operasional untuk berbagai kebutuhan.

Baca juga: KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dari Ruang Menag Lukman Hakim

Selain itu, uang tersebut juga biasanya dipegang oleh sekretaris.

Bahkan, Kalla mengatakan, jika kantornya digeledah pasti juga akan ditemukan uang yang disediakan untuk kebutuhan operasional.

"Kalau uang di kantor itu di mana-mana. Pasti kita ada menyiapkan dana cash di kantor untuk hal-hal yang penting. Kalau kantor saya digeledah pasti ada uangnya. Masak sekretaris tidak pegang uang. Kalau kita tiba-tiba mau belanja atau macam-macam, mau beli sesuatu," lanjut Kalla.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam pecahan dollar Amerika Serikat dan rupiah saat menggeledah ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Senin (18/3/2019).

Baca juga: KPK Sita Uang Rp 180 Juta dan 30.000 Dollar AS dari Laci Meja Menteri Agama

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik menyita uang sekitar Rp 180 juta dan 30.000 dollar AS.

"Kemarin sudah dilakukan penyitaan uang yang ditemukan di laci meja ruang kerja Menteri Agama. Uang tersebut akan diklarifikasi juga tentunya. Jumlahnya Rp 180 juta dan 30.000 dollar AS," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/3/2019) siang.

Menurut Febri, KPK menyita uang tersebut dan akan mempelajari lebih lanjut dalam penanganan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag wilayah Jawa Timur.

"Uang tersebut sudah disita kemudian dipelajari lebih lanjut dan jadi bagian dari pokok perkara ini," kata Febri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X