Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Laporkan SPT dengan E-Filling, Wapres Keluhkan Koneksi Internet

Kompas.com - 18/03/2019, 13:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluhkan koneksi internet saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) melalui e-filling di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Kalla menduga jaringan internet terganggu lantaran banyaknya orang yang juga melaporkan SPT secara online.

"Yang repot internetnya, koneksinya. Mungkin banyak yang sekaligus bersamaan agak lambat. Memang ini seperti saya katakan tadi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Karena itu, Kalla mengatakan sistem teknologi informasi terkait e-filling akan ditingkatkan sehingga bisa dioperasionalkan pada 2024 secara masif di semua daerah.

Baca juga: Lapor SPT Pajak Via E-Filing, Apa Saja Keuntungannya?

Kalla mengungakapkan biasanya ia melaporkan SPT PPh di Makassar sebab semua datanya berada di sana. Namun saat ini pelaporan SPT bisa dilakukan secara online sehingga ia tak perlu ke Makassar.

"Ya menyelesaikan SPT dengan cara e-filling ya. Biasanya saya di Makassar. Karena saya punya data ada di Makassar. Data sekarang dengan internet boleh saja dimana-mana. Sistem ini pun akan lebih diperbaiki lagi. Ya lebih cepat lagi," papar Kalla.

Kompas TV Pemerintah memberikan penghargaan pajak kepada 30 wajib pajak besar yang tercatat berkontribusi tinggi terhadap penerimaaan pajak 2018 dan taat aturan perpajakan. Sebanyak 24 di antaranya merupakan perusahaan, sedangkan 6 lainnya adalah konglomerat Indonesia. Apresiasi untuk memotivasi wajib pajak yang lain agar semakin patuh dan berkontribusi lebih baik. Sebanyak 6 konglomerat yang masuk daftar penerima penghargaan pajak, yaitu Arifin Panigoro (Pemilik Medco Group), Alexander Tedja (Presiden Komisaris Pakuwon Group), Budi Purnomo Hadisurjo (Pendiri Optik Melawai), Garibaldi Thohir (CEO Adaro Energy), Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja (Pemilik Emtek Group), dan Rachmat Theodore Permadi (Pemilik Triputra Group). #pajak #konglomerat #wajibpajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com