Dirjen Pajak Persilahkan Capres-Cawapres Buka SPT Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mempersilahkan calon presiden dan calon wakil presiden untuk membuka surat pemberitahuan tahunan (SPT) masing-masing. Menurut Fuad, data terkait pajak itu hanya dapat dibuka oleh wajib pajak itu sendiri.

"Oh itu silahkan (jika mereka mau membuka)," kata Fuadi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata Fuad, Direktorat Jenderal Pajak dilarang membuka data SPT seorang wajib pajak kecuali atas permintaan pengadilan atau lembaga penegak hukum.

Sejauh ini, katanya, Ditjen Pajak belum menerima permintaan dari penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai data pembayaran pajak capres-cawapres.

"Karena ada Pasal 34 bahwa semua data dan informasi tentang wajib pajak tidak boleh dibuka, kecuali pengadilan yang meminta. Saya selalu kasih nih ke KPK, tetapi semua lewat menteri keuangan," ujar Fuad.

Saat ditanya apakah ada inisiatif dari Ditjen Pajak untuk mengubah peraturan perundangan-undangan agar data pajak capres-cawapres kemudian hari bisa dibuka, Fuad mengatakan bahwa kemungkinan itu perlu dibicarakan bersama.

"Tapi kita kan enggak boleh mengungkapkan itu (data pembayaran pajak). Pokoknya saya enggak boleh sampaikan informasi terkait itu, kecuali nanti ada aturan yang boleh ungkap itu," kata Fuad lagi.

Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak capres-cawapres untuk membuka laporan pembayaran pajak masing-masing. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pajak bahkan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu Presiden 2014 jika para capres-cawapres tidak membuka SPT pajak mereka sebelum 5 Juli 2014.

Pembukaan SPT pajak dianggap penting untuk melihat sejauh mana komitmen para calon menyelesaikan persoalan pajak di Indonesia dan menggambarkan kejujuran masing-masing calon.