Tawaran Ma'ruf untuk Masalah Riset Dinilai Lebih Strategis Daripada Sandiaga

Kompas.com - 18/03/2019, 12:47 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema menilai, tawaran program dalam bidang riset yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin lebih strategis dibanding cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Doni menyoroti rencana Ma'ruf bersama calon presiden petahana, Joko Widodo untuk membentuk Badan Riset Nasional.

"Yang soal riset itu Ma'ruf Amin lebih strategis dan dia sangat paham situasi. Memang dia tidak bicara tentang anggaran. Tapi sekarang ini situasinya apa sih yang ada? Kan ada rencana induk riset nasional lalu kemudian usulannya koordinasi kan, membentuk badan koordinasi untuk riset, Badan Riset Nasional itu lebih konkret," kata Doni kepada Kompas.com, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Maruf: Badan Riset Bukan Menambah Lembaga

Doni memandang, saat ini banyak anggaran riset yang disebar di berbagai lembaga namun tidak terkelola dengan baik. Riset yang dihasilkan pun, lanjut Doni, tidak relevan dalam menghadapi masalah-masalah terkini.

"Jumlah paten kita juga kurang, maka kalau rencana induk riset nasional itu bisa, maka bisa masuk katakanlah riset teknik, pertanian, obat-obatan, ilmu komputer, lingkungan, biologi molekular dan lainnya. Karena harus menyesuaikan memang ke penggunaan riset ini. Kita itu tidak begitu jelas risetnya di bidang apa, lalu hasilnya untuk masyarakat apa," ujar dia.

Baca juga: Kendala Riset di Indonesia yang Disebut Sandiaga Mengumpulkan Debu

Di satu sisi, Doni mencatat persentase belanja riset Indonesia ada di level 0,2 hingga 0,5 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Doni Koesoema di acara membahas kebijakan lima hari sekolah, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Doni Koesoema di acara membahas kebijakan lima hari sekolah, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

"Kan itu artinya total itu diproyeksikan aja selama 5 tahun aja cuma Rp 100 triliun. Jadi sangat kecil. Sudah sangat kecil, risetnya tidak relevan, tersebar kemana-mana, lalu tidak efektif. Maka Pak Ma'ruf Amin benar, harus sesuai rencana induk riset nasional, karena kalau tidak, duit tersebar kemana-mana enggak jelas," kata dia.

Sehingga ia memandang, pembentukan badan tersebut bisa memaksimalkan tata kelola anggaran dan pemanfaatan hasil riset dengan maksimal.

Baca juga: Beda Gagasan Maruf dan Sandiaga Majukan Dunia Riset Indonesia

Kemudian ia menyoroti beberapa tawaran Sandiaga, seperti penekanannya pada kolaborasi, kesejahteraan peneliti beserta hasil penelitian yang dilakukannya dan kenaikan anggaran riset sebesar 1 hingga 2 persen.

Menurut Dodi, rencana kenaikan anggaran tersebut prinsipnya memang baik. Namun, ia melihat belum menjawab masalah strategis di bidang riset saat ini.

"Satu hal unik dia berbicara 1 sampai 2 persen (kenaikan anggaran riset). Itu dari mana itu nanti duitnya kalau 1 sampai 2 persen? Itu kalau dia mau sampai 2 persen, bagaimana perhitungannya gitu. Memang yang bagus ya antara 2-3 persen, kalau bisa 4 persen dari PDB kan," ujarnya.

Baca juga: Memajukan Dunia Riset, Sandiaga Sebut Kuncinya Adalah Kolaborasi

Ia juga menyoroti penekanan Sandiaga pada aspek kolaborasi dan kesejahteraan peneliti.

"Ketika bicara masalah riset itu, kan dia menekankan kolaborasi ya, industri, pemerintah, universitas. Itu triple helix istilahnya. Lebih teori, tidak dijelaskan argumentasinya apa. Meningkatkan itu baik tapi praksisnya seperti apa kan tidak jelas. Lalu kesejahteraan periset dan lain-lain, hal yang normatif menurut saya," ujar dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Nasional
Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Penyaluran KUR Naik Signifikan sejak “New Normal”, Airlangga Harap Terus Berlanjut

Nasional
Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Jumlah Kasus Covid-19 Lebih dari 60.000 Pasien, Ini Imbauan Sekjen MUI

Nasional
100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

100 Tahun ITB, Jokowi Singgung soal Soekarno hingga Habibie

Nasional
KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

KPAI Imbau Kementerian PPPA Lakukan Pencegahan Anak Ikut Aksi Demonstrasi

Nasional
OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

Nasional
Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Hingga 3 Juli, Terdaftar Sebanyak 30.924 Relawan Gugus Tugas

Nasional
Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Soal Keterlibatan Anak dalam Demo, KPAI Ingatkan Itu Tak Sama dengan Partisipasi Politik

Nasional
KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

KY Berharap Hakim Kasus Novel Beri Putusan Sesuai Fakta di Persidangan

Nasional
Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Nasional
Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Nasional
KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

KPAI: Jangan Libatkan Anak dalam Aksi Unjuk Rasa

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Setuju RUU HIP Diganti Jadi BPIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X