Tawaran Ma'ruf untuk Masalah Riset Dinilai Lebih Strategis Daripada Sandiaga

Kompas.com - 18/03/2019, 12:47 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berbicara dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema menilai, tawaran program dalam bidang riset yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin lebih strategis dibanding cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Doni menyoroti rencana Ma'ruf bersama calon presiden petahana, Joko Widodo untuk membentuk Badan Riset Nasional.

"Yang soal riset itu Ma'ruf Amin lebih strategis dan dia sangat paham situasi. Memang dia tidak bicara tentang anggaran. Tapi sekarang ini situasinya apa sih yang ada? Kan ada rencana induk riset nasional lalu kemudian usulannya koordinasi kan, membentuk badan koordinasi untuk riset, Badan Riset Nasional itu lebih konkret," kata Doni kepada Kompas.com, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Maruf: Badan Riset Bukan Menambah Lembaga


Doni memandang, saat ini banyak anggaran riset yang disebar di berbagai lembaga namun tidak terkelola dengan baik. Riset yang dihasilkan pun, lanjut Doni, tidak relevan dalam menghadapi masalah-masalah terkini.

"Jumlah paten kita juga kurang, maka kalau rencana induk riset nasional itu bisa, maka bisa masuk katakanlah riset teknik, pertanian, obat-obatan, ilmu komputer, lingkungan, biologi molekular dan lainnya. Karena harus menyesuaikan memang ke penggunaan riset ini. Kita itu tidak begitu jelas risetnya di bidang apa, lalu hasilnya untuk masyarakat apa," ujar dia.

Baca juga: Kendala Riset di Indonesia yang Disebut Sandiaga Mengumpulkan Debu

Di satu sisi, Doni mencatat persentase belanja riset Indonesia ada di level 0,2 hingga 0,5 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Doni Koesoema di acara membahas kebijakan lima hari sekolah, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Doni Koesoema di acara membahas kebijakan lima hari sekolah, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

"Kan itu artinya total itu diproyeksikan aja selama 5 tahun aja cuma Rp 100 triliun. Jadi sangat kecil. Sudah sangat kecil, risetnya tidak relevan, tersebar kemana-mana, lalu tidak efektif. Maka Pak Ma'ruf Amin benar, harus sesuai rencana induk riset nasional, karena kalau tidak, duit tersebar kemana-mana enggak jelas," kata dia.

Sehingga ia memandang, pembentukan badan tersebut bisa memaksimalkan tata kelola anggaran dan pemanfaatan hasil riset dengan maksimal.

Baca juga: Beda Gagasan Maruf dan Sandiaga Majukan Dunia Riset Indonesia

Kemudian ia menyoroti beberapa tawaran Sandiaga, seperti penekanannya pada kolaborasi, kesejahteraan peneliti beserta hasil penelitian yang dilakukannya dan kenaikan anggaran riset sebesar 1 hingga 2 persen.

Menurut Dodi, rencana kenaikan anggaran tersebut prinsipnya memang baik. Namun, ia melihat belum menjawab masalah strategis di bidang riset saat ini.

"Satu hal unik dia berbicara 1 sampai 2 persen (kenaikan anggaran riset). Itu dari mana itu nanti duitnya kalau 1 sampai 2 persen? Itu kalau dia mau sampai 2 persen, bagaimana perhitungannya gitu. Memang yang bagus ya antara 2-3 persen, kalau bisa 4 persen dari PDB kan," ujarnya.

Baca juga: Memajukan Dunia Riset, Sandiaga Sebut Kuncinya Adalah Kolaborasi

Ia juga menyoroti penekanan Sandiaga pada aspek kolaborasi dan kesejahteraan peneliti.

"Ketika bicara masalah riset itu, kan dia menekankan kolaborasi ya, industri, pemerintah, universitas. Itu triple helix istilahnya. Lebih teori, tidak dijelaskan argumentasinya apa. Meningkatkan itu baik tapi praksisnya seperti apa kan tidak jelas. Lalu kesejahteraan periset dan lain-lain, hal yang normatif menurut saya," ujar dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X