TKN: PP Kenaikan Gaji Perangkat Desa Patut Diapresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhammad Misbakhun menilai, langkah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 patut diapresiasi.

Menurut dia, dengan PP itu, perangkat desa akan mendapatkan gaji yang setara dengan pegawai negeri sipil golongan II A.

Misbakhun menilai, peraturan baru hasil revisi atas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa itu menjadi bukti komitmen dan keseriusan Presiden Jokowi dalam meningkatkan kesejahtareaan aparatur desa.

Baca juga: Jokowi Teken PP, Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA, Berapa Besarannya?

“Bagaimana pun para perangkat desa adalah yang selama ini menjadi operator pelaksanaan pembangunan di tingkat pedasaan di seluruh pelosok negara,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/3/2019).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, peningkatan gaji ini melengkapi fokus pemerintahan Presiden Jokowi yang juga terus menggelontorkan dana desa dalam jumlah besar.

"Dana desa dikuatkan. Perangkat desa disejahterakan. Pembangunan di perdesaan ditingkatkan pemerataannya,” kata Misbakhun.

Ia yakin, keputusan Presiden Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa dengan PNS golongan II A sudah memerhatikan kemampuan fiskal keuangan negara dalam APBN.

“Sehingga tidak perlu ada pertanyaan dari sisil kemampuan belanja negara,” ujar Misbakhun.

Baca juga: Gaji Perangkat Desa akan Disetarakan dengan PNS IIA

Mengutip setkab.go.id, PP Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur penyesuaian gaji perangkat desa telah ditandatangani Jokowi pada Kamis (28/2/2019) lalu.

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:

a. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;

b. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan

c. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.