Kubu Prabowo-Sandiaga Nilai Wajar jika Masyarakat Ragukan Kredibilitas KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Yandri Susanto menilai wajar jika ada sebagian masyarakat yang khawatir mengenai rendahnya profesionalitas atau kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yandri memandang fenomena tersebut sebagai bentuk kepedulian sekaligus kontrol dari masayatakat agar penyelenggara pemilu dapat bersikap netral.

"Nah kekhawatiran-kekhawatiran itu sih menurut saya wajar-wajar saja. Sehingga kontrol masyarakat itu kan berjalan," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Yandri menuturkan, kekhawatiran masyarakat terkait kredibilitas KPU menjadi wajar jika melihat dari berbagai persoalan yang muncul belakangan ini.

Baca juga: Survei SMRC: Banyak Pemilih Prabowo Kurang Percaya Profesionalitas KPU

Ia menyinggung masalah dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

Kemudian politisi dari Partai Amanat Nasioanal (PAN) itu juga menyinggung masalah 103 warga negara asing yang memiliki e-KTP dan masuk DPT.

"Jadi kalau hari ini ada sebagian masyarakat yang meragukan kredibilitas KPU, ya enggak apa-apa, terima saja, itu bagian dari kontrol," kata Yandri.

"Tdk perlu juga merasa tersudutkan, merasa terdegradasi atau tidak legitimate lagi, enggak perlu. Dia (KPU) tetap fokus saja dengan kerja-kerja riilnya. Sehingga masyarakat diperlihatkan kepada publik ya memang KPU profesional," tutur dia.

Survei SMRC

Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, keyakinan atas profesionalitas penyelenggara pemilu cukup rendah bagi pemilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebaliknya, keyakinan terhadap profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih besar angkanya bagi pemilih pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Pemilih Prabowo-Sandi lebih negatif menilai penyelenggara pemilu. Ini jadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers di kantor SMRC Jakarta, Minggu (10/3/2019).

SMRC melakukan survei kepada 1.426 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.426 responden.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,65 persen.