Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/03/2019, 11:15 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar pelatihan bagi 24 orang calon penyidik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kuantitas dan kualitas penyidik di internal KPK.

"Kita tadi baru membuka pelatihan untuk penyidik angkatan ke-4 ya. Nah ini tadi sumbernya dari Direktorat Penyelidikan ya. Kita menugaskan untuk menjadi penyidik sekitar 24 orang," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Senin (11/3/2019) siang.

Namun demikian, pada awal pembukaan pelatihan, sebanyak lima orang calon penyidik tak mengikuti pelatihan.

Menurut Agus, dua orang izin melahirkan, dua orang sedang sakit, satu orang izin karena anggota keluarganya ada yang meninggal dunia.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, Ini Total Uang yang Sudah Diserahkan Para PPK Proyek ke KPK

Agus mengatakan, selain pencegahan, KPK juga ingin memperkuat penindakan. Jika berkaca pada lembaga antikorupsi di negara lain, kinerja penindakan mereka juga cukup besar.

"Jadi kalau kita lihat ICAC (Independent Commission Against Corruption) Hongkong saja 70 persen di penindakan," ujar dia.

Ia menyebutkan, KPK nantinya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengirimkan pegawainya sebagai penyelidik KPK.

"Dengan begitu, mudah-mudahan kasus yang kita tangani lebih bervariasi, lebih beragam," ungkapnya.

Di sisi lain, Agus mengatakan, Polri juga menjanjikan akan mengirimkan 167 orang ke KPK. Mereka nantinya juga akan mengikuti rangkaian tes seleksi sebagai penyidik.

"Kita juga merekrut dari teman-teman Polri. Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan tes Polri kalau enggak salah mengirimkan 167, enggak tahu nanti yang lulus berapa," ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, calon penyidik akan menjalani pendidikan selama lima pekan mulai 11 Maret hingga 13 April 2019.

Pendidikan dilakukan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, 11 Maret-11 April 2019. Kemudian di Lembang, Bandung 11-13 April 2019.

"Peserta yang mengikuti pelatihan adalah yang memenuhi persyaratan, kesesuaian kompetensi, tingkat jabatan, dan berpengalaman di penyelidikan minimal selama 2 tahun," ujar Febri dalam keterangan persnya, Senin.

Baca juga: Kembangkan Kasus Meikarta, KPK Kaji Fakta Sidang dan Putusan Billy Sindoro Cs

Adapun materi pelatihan yang diberikan meliputi hukum dan perundang-undangan, kemampuan investigasi, dan pembangunan kapasitas lainnya.

Narasumber yang dihadirkan berasal dari internal dan eksternal KPK. Mereka memiliki kompetensi di bidang hukum, berpengalaman dalam investigasi korupsi, kejahatan transnasional dan kejahatan lainnya, seperti pencucian uang.

Setelah pelatihan selama lima pekan, mereka akan dilantik menjadi penyidik.

Febri menjelaskan, penambahan penyidik merupakan bagian upaya memenuhi harapan publik, agar KPK bisa lebih bekerja keras dalam penanganan korupsi dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK kembali memeriksa Bupati #PakpakBharat #RemigoYolandoBerutu. Remigo diperiksa terkait suap sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten Pakpak Barat. Remigo Yolando Berutu tiba di KPKsekitar pukul 9.30 pagi,Remigo diperiksa sebagai tersangka untuk dugaan kasus suap proyek proyek di Dinas PUPRkabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara tahun anggaran 2018.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dewas KPK: Firli Beberapa Kali Bertemu dan Berkomunikasi dengan SYL, Layak Dibawa Ke Sidang Etik

Dewas KPK: Firli Beberapa Kali Bertemu dan Berkomunikasi dengan SYL, Layak Dibawa Ke Sidang Etik

Nasional
Sudah Berkarier 34 Tahun, Ridwan Mansyur Mengaku Tak Ada Beban Jadi Hakim MK

Sudah Berkarier 34 Tahun, Ridwan Mansyur Mengaku Tak Ada Beban Jadi Hakim MK

Nasional
Singgung soal Ketimpangan, Cak Imin Sebut Jutaan Hektar Tanah Dikuasai Segelintir Orang

Singgung soal Ketimpangan, Cak Imin Sebut Jutaan Hektar Tanah Dikuasai Segelintir Orang

Nasional
Kubu Anies-Imin Anggap Debat Tanpa Saling Sanggah Bakal Rugikan Masyarakat

Kubu Anies-Imin Anggap Debat Tanpa Saling Sanggah Bakal Rugikan Masyarakat

Nasional
Kapolri Tunjuk Brigjen Himawan Bayu Aji Jadi Dirtipidsiber Bareskrim Polri

Kapolri Tunjuk Brigjen Himawan Bayu Aji Jadi Dirtipidsiber Bareskrim Polri

Nasional
Beroperasi 45 Hari, Rumah Sakit Apung PIS dan doctorSHARE Tangani Warga Seget yang Kurang Mampu

Beroperasi 45 Hari, Rumah Sakit Apung PIS dan doctorSHARE Tangani Warga Seget yang Kurang Mampu

Nasional
Singgung Hasil Pilgub Jateng 2013, TPN Optimistis Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran

Singgung Hasil Pilgub Jateng 2013, TPN Optimistis Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran

Nasional
Wamenkumham Diduga Pakai Duit Rp 1 Miliar dari Pengusaha Tambang untuk Pencalonan Ketua Pelti

Wamenkumham Diduga Pakai Duit Rp 1 Miliar dari Pengusaha Tambang untuk Pencalonan Ketua Pelti

Nasional
Dewas KPK Putuskan 3 Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Naik Sidang Etik

Dewas KPK Putuskan 3 Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Naik Sidang Etik

Nasional
Urgensi Spiritualitas dan Intelektualitas Seorang Pemimpin

Urgensi Spiritualitas dan Intelektualitas Seorang Pemimpin

Nasional
Sebut Pasangan Amin Belum Tentu Ada Lagi, Cak Imin: Kami Saja Gabungnya Susah

Sebut Pasangan Amin Belum Tentu Ada Lagi, Cak Imin: Kami Saja Gabungnya Susah

Nasional
Pesan KSAU ke Dankodiklatau: Siapkan Personel untuk Alutsista Baru dan Sistem Pendidikan Drone Tempur

Pesan KSAU ke Dankodiklatau: Siapkan Personel untuk Alutsista Baru dan Sistem Pendidikan Drone Tempur

Nasional
Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 10 Dubes Negara Sahabat

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 10 Dubes Negara Sahabat

Nasional
Soal RUU DKJ, Ganjar: Kalau Konsisten dengan Otonomi Daerah, Gubernur Dipilih Rakyat!

Soal RUU DKJ, Ganjar: Kalau Konsisten dengan Otonomi Daerah, Gubernur Dipilih Rakyat!

Nasional
Profil Brigjen Johnny Edison Isir, Kapolda Papua Barat Baru yang Pernah Jadi Ajudan Jokowi

Profil Brigjen Johnny Edison Isir, Kapolda Papua Barat Baru yang Pernah Jadi Ajudan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com