Moeldoko: Jangan Lihat Tentara dari "Frame" Masa Lalu

Kompas.com - 08/03/2019, 17:34 WIB
Kepala Staf Keperesidenan (KSP) Moeldoko di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKepala Staf Keperesidenan (KSP) Moeldoko di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyoroti kasus yang menjerat dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robert di kepolisian atas tuduhan menghina institusi TNI.

Moeldoko secara khusus menyoroti argumentasi pihak Robertus yang mengatakan, lagu yang Robertus nyanyikan dan menjadi dasar polisi menetapkannya sebagai tersangka adalah lagu di era Reformasi. Dengan demikian, nyanyian itu dianggap bukan bermaksud menghina TNI.

Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI tersebut pun menegaskan, tidak sependapat dengan argumentasi itu.

"Segala alasan itu nyanyian masa lalu. Ya sudahlah, masa lalu, ya masa lalu. Masa sekarang, ya masa sekarang. Jangan masa lalu dibawa-bawa ke area sekarang. Enggak cocok lagi," ujar Moeldoko saat berbincang dengan wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: 7 Fakta Kasus yang Menimpa Robertus Robet

Moeldoko mengatakan, TNI saat ini sudah mereformasi dirinya menjadi institusi profesional. TNI tidak lagi memiliki tugas pokok fungsi dan wewenang di wilayah sosial politik. TNI fokus di ranah pertahanan negara.

"Selama 20 tahun reformasi, TNI sudah sangat baik. Menghormati HAM, menghormati dan mendorong proses demokrasi agar terkonsolidasi dengan baik dan tidak lagi tentara menang -menangan dan seterusnya. Sudah bagus posisinya," ujar Moeldoko.

"Jangan melihat tentara dari frame masa lalu. Enggak ketemu dong. Wong TNI sudah berubah. Masak kita masih melihat tentara masa lalu? Orang yang paling enggak setuju, itu saya. Karena saya bekerja keras untuk memperbaiki situasi," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Moeldoko pun mengajak para aktivis pro demokrasi dan hak asasi manusia di Tanah Air untuk hidup berdampingan dengan damai bersama TNI. Ia menegaskan, TNI tidak antikritik. Namun, ia berharap kritik membangun disampaikan dengan cara yang baik dan sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga: Penangkapan Robertus Robet Dipandang Berpotensi Ciptakan Ketakutan dalam Berekspresi

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, ditangkap di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2019) dini hari. Aktivis hak asasi manusia (HAM) tersebut dituduh menghina institusi TNI.

Tindak pidana tersebut diduga dilakukan Robet saat berorasi di Aksi Kamisan pada 28 Februari 2019 mengenai dwifungsi ABRI. Dalam orasinya, Robet menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan mahasiswa pergerakan 1998 untuk menyindir institusi ABRI.

Robertus ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia.

Pada Pasal 207 KUHP tersebut tertulis "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X