[HOAKS] Jokowi Hapus Pendidikan Islam jika Kembali Jadi Presiden

Kompas.com - 08/03/2019, 14:29 WIB
Para santri yang sudah membaik  diajarkan mengaji di Pesantren Darut Tasbih Pasar Kemis, Tangerang, Banten, Selasa (5/06/2018). Pesantren ini merehabilitasi mental untuk orang yang mengalami gangguan jiwa. Para pasien dibimbing saat melakukan berbagai kegiatan seperti  beribadah, makan, mandi, berkomunikasi dan lain-lain.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Para santri yang sudah membaik diajarkan mengaji di Pesantren Darut Tasbih Pasar Kemis, Tangerang, Banten, Selasa (5/06/2018). Pesantren ini merehabilitasi mental untuk orang yang mengalami gangguan jiwa. Para pasien dibimbing saat melakukan berbagai kegiatan seperti beribadah, makan, mandi, berkomunikasi dan lain-lain.
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah video yang diduga sebagai kampanye hitam terkait Pilpres 2019 beredar di sejumlah media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp sejak awal pekan ini, Senin (4/3/2019).

Video menampilkan seorang perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam dengan mengatakan bahwa pelajaran Agama Islam akan dihapus jika Presiden Joko Widodo kembai terpilih pada periode 2019-2024.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama sampai memberikan komentar terhadap video yang viral beredar di masyarakat itu.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, video berdurasi 42 detik ini diduga terjadi di Sulawesi Selatan.


Perempuan itu menyampaikan bahwa Pelajaran Agama Islam akan dihapus jika pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang Pilpres 2019.

"Bukannya kita mau ini, kalau kita memilih Prabowo itu kan kita pikirkan nasib agama kita anak-anak kita, walaupun kitanya tidak menikmati, 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya," ujar perempuan itu dalam video.

"Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah," kata perempuan yang hingga saat ini tak diketahui identitasnya.

Penelusuran Kompas.com:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan penjelasan atas kampanye hitam ini.

Mendikbud Muhadjir Effendy membantah bahwa mata pelajaran Agama Islam akan dihapus jika Jokowi terpilih sebagai presiden untuk periode kedua.

"Tidak benar itu, Enggak ada penghapusan. Tidak mungkin itu. Bahkan ada rencana membuat UU Pondok Pesantren. Berarti kan kuat," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Mendikbud Tegaskan Tak Akan Ada Penghapusan Pelajaran Agama

Tidak hanya Mendikbud, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin juga memastikan pelajaran Agama Islam tak akan dihapuskan.

"Selaku Menteri Agama, saya menjamin betul bahwa hal itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat agamis yang tidak melepaskan diri dari nilai-nilai agama, apalagi nilai-nilai Islam karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim," kata Lukman di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Menag: Sebagai Menteri Agama, Saya Jamin Pelajaran Agama Islam Tak Akan Dihapuskan

Sedangkan, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, pelajaran agama masih dibutuhkan di Indonesia. Sebab, sejumlah negara di Eropa juga masih membutuhkan pelajaran agama.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Close Ads X