Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Jokowi Hapus Pendidikan Islam jika Kembali Jadi Presiden

Kompas.com - 08/03/2019, 14:29 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah video yang diduga sebagai kampanye hitam terkait Pilpres 2019 beredar di sejumlah media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp sejak awal pekan ini, Senin (4/3/2019).

Video menampilkan seorang perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam dengan mengatakan bahwa pelajaran Agama Islam akan dihapus jika Presiden Joko Widodo kembai terpilih pada periode 2019-2024.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama sampai memberikan komentar terhadap video yang viral beredar di masyarakat itu.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, video berdurasi 42 detik ini diduga terjadi di Sulawesi Selatan.

Perempuan itu menyampaikan bahwa Pelajaran Agama Islam akan dihapus jika pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang Pilpres 2019.

"Bukannya kita mau ini, kalau kita memilih Prabowo itu kan kita pikirkan nasib agama kita anak-anak kita, walaupun kitanya tidak menikmati, 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya," ujar perempuan itu dalam video.

"Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah," kata perempuan yang hingga saat ini tak diketahui identitasnya.

Penelusuran Kompas.com:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan penjelasan atas kampanye hitam ini.

Mendikbud Muhadjir Effendy membantah bahwa mata pelajaran Agama Islam akan dihapus jika Jokowi terpilih sebagai presiden untuk periode kedua.

"Tidak benar itu, Enggak ada penghapusan. Tidak mungkin itu. Bahkan ada rencana membuat UU Pondok Pesantren. Berarti kan kuat," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Mendikbud Tegaskan Tak Akan Ada Penghapusan Pelajaran Agama

Tidak hanya Mendikbud, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin juga memastikan pelajaran Agama Islam tak akan dihapuskan.

"Selaku Menteri Agama, saya menjamin betul bahwa hal itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat agamis yang tidak melepaskan diri dari nilai-nilai agama, apalagi nilai-nilai Islam karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim," kata Lukman di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Menag: Sebagai Menteri Agama, Saya Jamin Pelajaran Agama Islam Tak Akan Dihapuskan

Sedangkan, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, pelajaran agama masih dibutuhkan di Indonesia. Sebab, sejumlah negara di Eropa juga masih membutuhkan pelajaran agama.

"Di negara sekuler seperti Inggris dan sejumlah negara Eropa Barat, bahkan pelajaran agama wajib di sekolah, baik di sekolah yg diselenggarakan oleh pemerintah (public schools) apalagi di sekolah yang diselenggarakan oleh gereja (faith based schools)," ujar Kamaruddin Amin saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (8/3/2019).

Ia juga menegaskan bahwa tidak mungkin pendidikan agama dihapus dalam kurikulum sekolah dan madrasah.

"Pendidikan Islam, apalagi di Indonesia, negara bangsa yang dikenal sangat religius, mustahil pelajaran agama dianggap tidak penting, dan akan dihilangkan," ujar Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, dalam empat tahun terakhir, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag justru terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Banyak program afirmatif yang dilakukan.

Tidak hanya fisik, penguatan akses dan mutu pendidikan juga dilakukan pada aspek pengembangan SDM (beasiswa), kurikulum, maupun penguatan proses belajar mengajar.

"Saya justru optimis, pendidikan agama ke depan di Indonesia akan semakin kuat dan berkualitas," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com