Timses Prabowo: Janji Jokowi Belum Terpenuhi, Sekarang Bikin Janji Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Andre Rosiade menilai program Kartu Pra Kerja hanya sekadar janji di masa kampanye yang belum tentu dapat direalisasikan oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Pasalnya, menurut Andre, masih banyak janji kampanye Jokowi di Pilpres 2014 yang belum terpenuhi, antara lain penghentian impor pangan, pembangunan infrastruktur pedesaan, hingga perumahan murah untuk rakyat.

"Kan masih banyak janji kampanye di 2014 yang belum dilaksanakan. Janji manis yang dulu ditebar belum terpenuhi, sekarang justru sudah keluarkan janji baru," ujar Andre melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Kartu Pra Kerja Masih Dipertimbangkan Masuk RAPBN 2020

Di sisi lain, lanjut Andre, adanya komponen gaji dalam Kartu Pra Kerja yang diberikan kepada lulusan SMK yang menganggur akan menghabisan anggaran yang sangat besar.

Sebab, berdasarkan data BPS, saat ini tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ada 7 juta jiwa.

Bila diperkirakan Jokowi akan memberikan gaji 1 juta rupiah untuk tiap orang, maka butuh anggaran sekitar 7 triliun rupiah.

Andre pun meminta agar lebih baik Jokowi membuat program yang masuk akal dan tidak membebani keuangan negara atau APBN.

"Jika Jokowi memaksakan program Kartu Pra Kerja maka janjinya itu akan membahayakan APBN. Dari mana Jokowi akan membiayai janjinya itu? Wapres JK sudah menyatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan di negara maju dengan jumlah penduduk sedikit," kata Andre.

Baca juga: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu soal Kartu Pra Kerja

Sebelumnya, Jokowi memberi penjelasan terkait kartu pra kerja yang akan diluncurkannya apabila memenangi pilpres 2019.

Jokowi menyebut pemegang kartu itu akan tetap menerima honor meski belum mendapatkan pekerjaan.