Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dana PKH Tahap Dua Ditransfer Awal April

Kompas.com - 06/03/2019, 21:33 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko widodo menghadiri sosialisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019). Jokowi menjanjikan bahwa dana PKH tahap dua akan cari pada awal April 2019.

"Nanti awal bulan April ditransfer tahapan kedua," kata Jokowi.

Sebelumnya, dana PKH tahap pertama sudah cair pada Januari 2019 lalu.

Baca juga: Bertemu Aktivis Perempuan, Jokowi Beberkan Program Mekaar, UMi, hingga PKH

Kepala Negara mengingatkan agar dana yang diterima digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga. Ia meminta uang yang telah diterima tak langsung dihabiskan.

"Penggunaannya harus tepat sasaran. Dipakai beli seragam sekolah anak boleh, sepatu boleh," kata Jokowi.

Jokowi juga mengimbau agar dana PKH digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, terutama anak-anak. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan anak-anak generasi penerus bangsa yang sehat dan pintar.

"Anak-anak penting untuk kesehatan gizi. Gizi anak penting untuk kepintaran," kata dia.

Baca juga: Jokowi Janji Akan Cairkan Dana PKH Lagi pada April

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta masyarakat untuk turut berdoa agar dana PKH dapat mengalami kenaikan setiap tahunnya.

"Doakan APBN kita makin bertambah dan bisa ditingkatkan," ujarnya.

Untuk tahun ini, pemerintah menganggarkan PKH sebesar Rp 34 triliun untuk 10 juta kepala keluarga.

Baca juga: Warga Depok Harap Besaran PKH Ditambah

Besaran dana yang didapat tiap keluarga penerima bantuan berbeda-beda. Tidak seperti tahun sebelumnya yang selalu dipukul rata, besaran dana PKH pada 2019 ditentukan berdasarkan beban tanggungan keluarga.

Rinciannya, bantuan tetap reguler sebesar Rp 550 ribu per keluarga per tahun. Untuk keluarga yang tinggal di daerah sulit (PKH Akses) mendapat tambahan menjadi Rp 1 juta.

Sedangkan keluarga dengan anak balita dan ibu hamil, masing-masing mendapat tambaban Rp 2,4 juta per orang per tahun.

Baca juga: 100.000 Botol Sabun Pesanan Jokowi Sudah Dikirim, Eli Lulus dari PKH

Keluarga dengan anak SD Rp 900 ribu, anak SMP Rp 1,5 juta, dan anak SMA sederajat Rp 2 juta.

Selain itu, jika satu keluarga penerima bantuan tinggal bersama lanjut usia atau disabilitas, mereka mendapatkan bantuan tambahan sebesar Rp 2,4 juta per jiwa per tahun.

Namun, bantuan tersebut memiliki batas manfaat yang bisa diterima setiap keluarga, yaitu empat anggota keluarga. Pembatasan ini agar tidak kontraproduktif dengan program keluarga berencana.

Kompas TV Calon presiden nomor urut 01 kembali menjanjikan program baru untuk memperkuat program keluarga harapan yang sudah berjalan saat ini, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Pernyataan ini dilontarkan Jokowi di hadapan pendukungnya di acara konvensi rakyat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com