Bertemu Aktivis Perempuan, Jokowi Beberkan Program Mekaar, UMi, hingga PKH

Kompas.com - 06/03/2019, 12:33 WIB
Presiden Joko Widodo saat bersilaturahim dengan 500-an aktivis perempuan arus bawah di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/3/2019). KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat bersilaturahim dengan 500-an aktivis perempuan arus bawah di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bersilaturahim dengan 500-an aktivis pemberdayaan perempuan Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3/2019) pagi.

Pada kesempatan itu, Presiden mengungkapkan sejumlah hal, salah satunya mengenai program-program apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kaum perempuan Tanah Air.

"Saat ini, pemerintah memiliki banyak program ekonomi, mikro, kecil yang diharapkan bisa menopang peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga," ujar Presiden.

Program itu, di antaranya, Kredit Ultra Mikro (UMi) yang sudah diberikan bagi 1 juta nasabah perempuan di Indonesia.


Selain itu, ada pula program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang saat ini sudah dibagikan kepada 4,2 juta perempuan prasejahtera.

"Saya sering bertemu mereka dan senang. Ada ibu-ibu itu yang sebelumnya jual gorengan, setelah dapat pinjaman Rp 2 juta, bisa tambah jualan bakso. Yang dulu jualan bakso, nambah jualan nasi uduk," ujar Jokowi.

"Sehingga dengan begitu, ekonomi keluarga kita menjadi terdukung," lanjut dia.

Program lainnya, ada yang bertujuan membantu perempuan membangun kekuatan ekonomi di keluarga, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lain-lain.

Presiden mengaku, sangat merasakan bagaimana sulitnya seorang ibu mendongkrak ekonomi keluarga.

Ia mengisahkan, saat ia kecil dan masih hidup di bantaran sungai, sang ibu banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Saya rasakan betul betapa perjuangan seorang ibu untuk mengayomi, mendidik anak, begitu beratnya. Itu saya rasakan betul. Terutama dari sisi ekonomi," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X