Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo-Sandi Sebut Masuknya WNA ke DPT Bukti Pemilu Carut-marut

Kompas.com - 06/03/2019, 17:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, menilai, masuknya WNA ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan bukti pelaksanaan pemilu yang carut-marut.

"Fakta masuknya WNA ke DPT itu bisa jadi merupakan fenomena gunung es, carut marut pelaksanaan Pemilu," kata Ferry melalui keterangan tertulis, Rabu (6/3/2019).

Baca juga: Lima Fakta Polemik WNA Masuk DPT Pilpres 2019, Tersebar di 17 Provinsi hingga Ada 103 Nama

Ferry mengatakan, penyelenggara pemilu (KPU) dan pemerintah tidak boleh menganggap enteng persoalan masuknya WNA ke dalam DPT. Ferry menduga, ada persoalan yang lebih besar di balik fakta masuknya WNA ke DPT.

Karenanya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mendorong KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).Reza Jurnaliston Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

"Ribut-ribut antara Kemendagri dan KPU ini sungguh sangat memprihatinkan. Dari kasus ini menjadi terbuka ada persoalan serius masalah DPT," kata Ferry.

Baca juga: Dua WNA di Kota Batu Masuk DPT Pemilu 2019 dan Tak Bisa Dihapus

"Pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat. KPU dan Kemendagri hendaknya duduk bersama seluruh parpol dan kedua tim kandidat membicarakan masalah ini secara terbuka. Kemendagri dan KPU jangan menutup-nutupi persoalan ini karena menyangkut kualitas demokrasi kita," lanjut dia.

Diketahui sebanyak 103 dari 1.680 warga negara asing (WNA) yang punya e-KTP tercatat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh.

Baca juga: Wapres Kalla: Tak Ada Kesengajaan WNA Masuk DPT Pemilu 2019

"Kami sudah serahkan data-data itu ke KPU dan Bawaslu. Iya, diserahkan 103 data," kata Zudan saat dihubungi, Senin (4/3/2019).

Menurut Zudan, data tersebut diperoleh dari pengecekan tim teknis Dukcapil. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa 103 nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP WNA masuk dalam DPT.

Kompas TV Munculnya temuan 101 Warga Negara Asing (WNA) pemilik #KTPelektronik yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (#DPT) #pemilu 2019 menimbulkan polemik. Apakah WNA bisa masuk DPT dan punya hak pilih di Pemilu pada April mendatang? Simak pembahasannya dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh dan Komisioner KPU, Viryan Azis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com