Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerimaan Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Per Februari Capai 130,452 Miliar

Kompas.com - 05/03/2019, 12:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyampaikan penerimaan dana kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 01, terhitung sejak 23 September 2018 hingga 28 Febuari 2019.

Berdasarkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) TKN, total penerimaan sumbangan tunai mencapai Rp 87,095 miliar.

Dari jumlah tersebut, sumbangan terbesar berasal dari 18 badan usaha non pemerintah yakni Rp 48,249 miliar. Diikuti dengan sumbangan partai politik pengusung, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, dan Perindo, yang jumlahnya mencapai Rp 27 miliar.

"Dari sumbangan perorangan yang jumlahnya 200 orang, (penerimaan) sekitar Rp 11,793 miliar, dan sisanya bunga bank Rp 44,957 juta," kata Wakil Bendahara Umum TKN, Juliari P. Batubara, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Selain penerimaan uang tunai, TKN juga menerima sumbangan berupa barang dan jasa yang totalnya masing-masing mencapai Rp 11,713 miliar dan Rp 31,643 miliar.

Baca juga: Per Februari, Penerimaan Dana Kampanye Prabowo-Sandi Rp 134 Miliar, Sandiaga Sumbang Rp 95,4 Miliar

Adapun rincian sumbangan berupa barang yang berasal dari partai politik, jumlahnya Rp 4,932 miliar. Sumbangan perseorangan Rp 24 juta, dan sumbangan kelompok Rp 6,756 miliar. 

Sementara rincian sumbangan berupa jasa, berasal dari partai politik, PDI Perjuangan, Nasdem, dan Perindo, jumlahnya Rp 478.245 juta, dan sumbangan kelompok Rp 31,165 miliar.

"Sehingga total penerimaan keseluruhan, meliputi sumbangan tunai, barang, dan jasa, mencapai Rp 130,452 miliar," terang Juliari.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sudah melaporkan sumbangan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Namun hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan partisipasi publik untuk ikut menyumbang dana kampanye masih minim. Padahal keterlibatan publik diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye pada pemlik modal besar. Bagaimana mendorong publik untuk lebih berpartisipasi mendanai kampanye sehingga bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye dari pemilik modal? Serta bagaimana semua pihak bisa ikut menjaga transparansi dana kampanye? Untuk membahasnya sudah hadir di Peneliti Litbang Kompas, Benedicta Irene Purwantari kemudian Peneliti ICW Almas Sjafrina serta peneliti Perludem Heroik M Pratama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com