TKN Sebut Upaya Deligitimasi KPU Muncul karena Rendahnya Elektabilitas Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) muncul lantaran rendahnya elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ketika seluruh lembaga survei sudah menyatakan bahwa ini sudah nyaris flat antara elektoral Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Pak Prabowo-Sandi, di mana Pak Prabowo-Sandi rata-rata 29 persen, kemudian Pak Jokowi berkisar antara 55-58 persen," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

"Maka ini yang mereka lakukan kan sebagaimana 2014 yang lalu," lanjut Hasto.

Hasto menambahkan ada kecenderungan kubu Prabowo-Sandiaga menilai kelebihan yang diperoleh pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai kecurangan.

Baca juga: Orasi di Hadapan Massa Aksi Damai, Amien Rais Minta KPU Jujur

Ia pun meminta kubu Prabowo-Sandiaga menyampaikan dugaan kecurangan melalui mekanisme yang sudah disediakan.

Sekjen PDI-P itu menilai beberapa permasalahan seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa diselesaikan dengan melibatkan KPU.

Sebab, kata Hasto, sudah ada mekanisme melalui partai politik pengusung mereka di DPR melalui rapat kerja bersama KPU atau melalui pihak penghubung (Liaison Officer) kepada KPU langsung.

"Jadi kenapa harus disampaikan di jalan-jalan. Ya kalau tidak ada sebuah kegiatan politik untuk mendelegitimasi itu. Karena itulah kami mengimbau kalau ada persoalan-persoalan, mekanisme yang kita sepakati adalah sampaikan melalui fungsi pengawasan di DPR," unar Hasto.

"Atau sampaikan melalui LO dari setiap partai, dari setiap pasangan calon langsung kepada KPU. Ini yang akan menunjukan peningkatan kualitas demokrasi kita itu," lanjut dia.

Baca juga: Hidayat Bilang Legitimasi KPU Dipertanyakan jika Tak Penuhi Desakan Amien Rais

Adapun pekan lalu massa dari Forum Umat Islam (FUI) melakukan aksi demai di depan kantor KPU. Massa FUI menuntut KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan tugas dengan menyelenggarakan pemilu secara bersih dan tidak curang.

Aksi ini juga dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Di hadapan massa, Amien menyampaikan orasinya yang menuntut supaya KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu dengan bersih dan tidak disertai dengan tindakan curang.

"Kalau temen KPU Bawaslu bekerja bagus, jujur, tidak curang, kami doakan mereka mendapat barokah, rahmat, hidayah. Akan tetapi, jika sampai curang, kami doakan mereka dilaknat di dunia dan akhirat," seru Amien disambut teriakan massa di depan kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.

Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khathath juga menyampaikan orasi.

Di hadapan massa, Al Khathath menyebut, aksi digelar dengan semangat jihad konstitusi untuk menjaga NKRI supaya tak diambil pihak asing.

Al Khathath menyebut, hari pemungutan suara 17 April 2019 adalah hari penentuan bagi umat Islam. Ia meminta massa tak salah memilih pemimpin.

"Kami datang semata-mata untuk menjaga agar kemenangan tidak diserobot ke orang. Kami minta Bawaslu, aparat keamanan, dan seluruh peserta pemilu agar membersihkan hatinya mewujudkan pemilu bersih, jurdil, tanpa kecurangan," katanya.