Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Perkembangan Asimetris Penerbangan Nasional yang Sangat Membahayakan

Kompas.com - 03/03/2019, 14:33 WIB
Suasana Bandara Halim Perdanakusuma pasca HUT AU ke-72, Senin (9/4/2018) Stanly RavelSuasana Bandara Halim Perdanakusuma pasca HUT AU ke-72, Senin (9/4/2018)
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kejadian tabrakan fatal 2 pesawat terbang sipil komersial antara Pesawat Batik Air jenis Boeing 737-800 dengan nomor registrasi PK-LBS dan pesawat TransNusa dengan jenis ATR 42 seri 600  di landasan Bandar Udara Halim Perdanakusuma, tanggal 4 April 2016 yang lalu, ternyata tidak berpengaruh sama sekali dengan upaya meningkatkan terus slot penerbangan sipil komersial di Halim.

Potensi bahaya dalam pengelolaan penerbangan sipil komersial yang mendompleng Pangkalan Angkatan Udara sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam upaya mengembangkan terus slot penerbangan sipil komersial.

Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma pernah di jadikan untuk International Airport sementara pada saat Cengkareng di bangun untuk memfasilitasi dan menggantikan Airport Kemayoran yang sudah tidak memadai lagi. Untuk sementara, karena memang Halim tidak didisain bagi keperluan atau kegiatan penerbangan sipil komersial.  

Dengan runway yang hanya satu buah tanpa tersedianya Paralel Taxiway dan area parkir pesawat yang sempit maka Halim memang tidaklah tepat, bahkan berpotensi bahaya bagi kegiatan penerbangan sipil komersial. Demikian pula pertimbangan lain bahwa Halim adalah merupakan kawasan “restricted area” seperti yang ditegaskan kembali dalam PP no 4 tahun 2018 tentang Pam Wilayah Udara Nasional.  

Tentu saja hal tersebut juga merujuk kepada fungsi Halim sebagai Markas Besar Pusat Kendali dari Sistem Pertahanan Udara Nasional yang merupakan bagian dari system pertahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan selanjutnya yang terjadi adalah, pada saat “salah urus“ penerbangan sipil di Cengkareng di tahun 2014.

Ketika itu terjadi delay yang hampir mencapai 10 hingga 12 jam dan nyaris terjadi kesemrawutan yang tidak terkendali, maka muncullah ide untuk mengalihkan “untuk sementara”  (tidak jelas, sementara sampai kapan?) kelebihan slot penerbangan di Cengkareng ke Halim.   

Mempertimbangkan posisi Halim sebagai Pangkalan Angkatan Udara dan beberapa kegiatan yang berkait dengan system pertahanan keamanan negara antara lain Penerbangan VVIP dan penerbangan Kepala Negara serta Tamu Negara setingkat, maka disepakatilah saat itu untuk tindakan penyelamatan sementara dengan memberikan slot penerbangan bagi kegiatan penerbangan sipil sebanyak 74 take off landing dalam satu hari (tahun 2014). Yang sangat “aneh” adalah muncul perkembangan untuk meningkatkan slot penerbangan di Halim, atas pertimbangan lebih banyak orang senang bepergian dari Halim.   

Pertimbangan Halim sebagai basis dari sistem pertahanan udara nasional sama sekali diabaikan dan ini terlihat pada realita dalam belakangan ini (2018-2019) sudah terjadi lebih dari 100 hingga 150 slot penerbangan sipil dalam sehari di Pangkalan Angkatan Udara Halim.   Tidak diketahui kemudian bagaimana Angkatan Udara dapat melakukan kegiatan penerbangan operasional dan penerbangan latihan di rumahnya sendiri.   

Sebuah keputusan yang sangat ceroboh dan sangat naif.  Bahkan konon sudah terlintas pula sebuah rencana besar mengembangkan Halim untuk menjadi International Airport kembali tanpa terlihat perencanaan ke mana kegiatan sistem pertahanan udara nasional akan di pindahkan.  

Rangkaian pengelolaan penerbangan sipil yang terkesan sangat amatiran ini memang sesungguhnya dapat dimaklumi karena perkembangan dinamika dari manajemen penerbangan secara nasional selama ini, hampir  2 dekade berjalan asimetris antara penerbangan sipil dan penerbangan militer atau non sipil.   

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.