Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Saya Katakan Korupsi di Indonesia Sudah Stadium 4, Benar Tidak?

Kompas.com - 27/02/2019, 22:02 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung masalah korupsi di Indonesia yang ia gambarkan seperti penyakit kanker stadium 4.

Pernyataan tersebut pernah dilontarkan Prabowo pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, November 2018 lalu.

Persoalan korupsi kembali ia singgung saat berbicara dalam acara deklarasi dukungan ribuan Purnawirawan TNI-Polri di Grand Pasific Hall, Yogyakarta, Rabu (27/2/2019).

Prabowo mengatakan, masalah bangsa Indonesia adalah korupsi para elite yang mencuri uang rakyat.

Baca juga: Di Singapura, Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium Empat

Akibatnya, kemiskinan semakin bertambah dan hal seperti ini, kata Prabowo, tidak boleh terus dibiarkan terjadi.

"Kalau perasaan saya mengatakan korupsi di Indonesia ini sudah stadium empat benar tidak? Korupsi sudah merugikan rakyat. Hei kau yang mencuri uang rakyat, rakyat sudah pintar jangan kau bohongi terus rakyat Indonesia," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Rabu (27/2/2019).

Prabowo pun berjanji, jika terpilih, dirinya bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno akan menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi hukum yang tidak adil dan ketimpangan ekonomi sehingga rakyat tidak bisa makan.

"Tekad tim kami, kami bersumpah akan berjuang bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dukungan yang terus bertambah kepadanya menunjukkan bahwa rakyat Indonesia semakin cerdas memahami masalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

Menurut dia , rakyat Indonesia tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibodohi lagi oleh elite yang mementingkan kekuasaan untuk menguntungkan segelintir orang.

"Kami memang tidak punya uang, makanya kalian datang ke sini dibayar tidak? Makanya tidak seragam yang datang ke sini macam-macam atributnya. Kami ingatkan bahwa rakyat tidak bisa dibeli, rakyat sudah semakin cerdas," ucap Prabowo.

Baca juga: Bantah Prabowo, Jokowi Tolak Anggapan Korupsi Indonesia seperti Kanker Stadium 4

Prabowo mengungkapkan, kelompok rakyat kecil seperti petani dan pedagang seharusnya sejahtera.

Namun, karena keserakahan elite yang mementingkan dirinya sendiri, rakyat kecil yang justru dirugikan. Ia menilai, rakyat kecil seperti petani, sering dibohongi para elite.

"Para petani, pedagang kecil harus untung harus sejahtera. Saya punya tim ahli, mereka menghitung sebenarnya para petani bisa untung dan pedagang bisa untung," kata Prabowo.

"Harga pangan mahal bisa kita turunkan, petani kita subsidi pupuk sebanyak-banyaknya seperti yang mereka butuhkan. Kita perjuangkan petani, nelayan dan seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sudah melaporkan sumbangan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Namun hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan partisipasi publik untuk ikut menyumbang dana kampanye masih minim. Padahal keterlibatan publik diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye pada pemlik modal besar. Bagaimana mendorong publik untuk lebih berpartisipasi mendanai kampanye sehingga bisa mengurangi ketergantungan dana kampanye dari pemilik modal? Serta bagaimana semua pihak bisa ikut menjaga transparansi dana kampanye? Untuk membahasnya sudah hadir di Peneliti Litbang Kompas, Benedicta Irene Purwantari kemudian Peneliti ICW Almas Sjafrina serta peneliti Perludem Heroik M Pratama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com