Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Sebut Kesenjangan Kesejahteraan Jadi Salah Satu Penyebab Gesekan TNI-Polri

Kompas.com - 27/02/2019, 18:14 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan beberapa persoalan yang berpotensi menjadi penyebab gesekan antara TNI dan Polri. Dia menyampaikannya dalam rapat pleno Lembaga Pengkajian MPR, Rabu (27/2/2019).

Adapun, tema rapat pleno tersebut adalah 'Pertahanan Keamanan dan Wilayah Negara'.

Salah satu penyebab gesekan, kata Panglima adalah adanya kesenjangan kesejahteraan antara TNI dan Polri. 

"Ini terkait perbedaan tunjangan yang diterima prajurit TNI dan personel Polri," kata Hadi.

Hadi tak menjelaskan lebih lanjut soal perbedaan tunjangan tersebut. Namun, perbedaan tersebut, kata dia, kerap menjadi sebab gesekan. 

Namun demikian, kata dia, penyebab yang utama adalah adanya provokasi oleh oknum yang bertanggung jawab.

"Karena TNI dan Polri itu punya kekuatan besar," ujar Hadi.

TNI memiliki pasukan hampir 480.000 sedangkan polisi sebanyak 440.000. Jumlah yang besar berpotensi menimbulkan perselisihan antar-lembaga.

Baca juga: Wapres Kalla Pastikan Bunga Kredit Rumah untuk ASN dan TNI-Polri Terjangkau

Alasan kedua adalah karena mental oknum yang tidak baik. Hadi mengatakan biasanya gesekan terjadi di tempat dan waktu yang tidak seharusnya. Misalnya ketika mereka bertemu di diskotek.

"Kalau di markas ya tidak akan," kata dia.

Penyebab selanjutnya adalah karena tingkat kedisiplinan pasukan yang rendah. Kemudian masalah kesenjangan kesejahteraan, kata Panglima, juga bisa menjadi potensi gesekan.

Selain itu, tugas-tugas TNI dan Polri juga sangat berkaitan. Terkadang ini bisa menimbulkan gesekan karena ada 'overlapping' tugas.

Kompas TV TNI Angkatan Udara menyiagakan satu helikopter jenis Puma untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Menurut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk membantu perkuat Satgas Manggala Agni dan petugas gabungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com