Mantan Pimpinan KPK: Caleg yang Rekam Jejaknya Bermasalah, Berpotensi Membuat Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengimbau masyarakat harus melihat rekam jejak caleg dan partai politik sebelum menentukan pilihan di pemilu 2019.

Dengan penelusuran rekam jejak, masyarakat bisa menghindari untuk memilih caleg dan partai politik pengusung eks koruptor.

"Karena itu integritas partai politik juga harus menjadi perhatian. Sebab masyarakat juga sudah mulai kritis dalam melihat rekam jejak ini," kata Zulkarnain dalam keterangan yang diterima, seperti ditulis Antara, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Soal Caleg Eks Koruptor, PDI-P Serahkan Keputusan pada Pemilih

Diberitakan, KPU sudah mengumumkan terdapat 81 daftar caleg eks koruptor. Mereka maju untuk menjadi legislator di tingkat DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD. Para mantan narapidana korupsi tersebut diusung 14 dari 16 partai politik pada Pemilu 2019. 

Menurut Zulkarnain, daftar mantan caleg koruptor yang diumumkan KPU itu bisa membantu publik dalam menentukan pilihan.

Menurut Zulkarnain, berdasarkan pengalaman pemberantasan korupsi, rekam jejak tak bisa dipandang enteng.

"Calon legislatif yang rekam jejaknya bermasalah, berpotensi membuat masalah ketika sudah terpilih," paparnya.

Di sisi lain, partai politik harus semakin didorong untuk menampilkan calon legislatif yang betul-betul memiliki integritas yang baik.

Apalagi sampai saat ini masih banyak partai politik yang justru mencalonkan politisi yang memiliki rekam jejak buruk.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai keterlibatan para caleg mantan narapidana korupsi tidak lepas dari peran partai yang mengusungnya.

Harusnya, kata dia, partai menjadi 'penjaga gerbang' untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi Pemilu.

Baca juga: DPP Berkarya Klaim Baru Sadar Ada 7 Caleg Eks Koruptor di Partainya

"Sehingga kontestasi politik menominasikan mereka untuk menjadi caleg di Pemilu. Akhirnya ditangkap publik sebagai kegagalan partai yang menyajikan kader-kader terbaik mereka yang bebas dari masalah hukum," katanya.

Titi mengapresiasi Nasdem dan PSI yang tidak mengusung caleg mantan narapidana korupsi. Kedua Parpol tersebut punya komitmen menjalankan peran sebagai penyaring kader yang tidak terlibat masalah hukum akrena bisa membawa risiko pemilih.

"Jadi patut diapresiasi, artinya kalau partai mau mampu untuk mengusung calon yang tidak pernah menjadi terpidana korupsi. Artinya, mereka bisa mencalonkan kader terbaik," katanya.