Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes AS Beri Penghargaan untuk 8 Orang Jajaran KPK yang Tangani Kasus E-KTP

Kompas.com - 26/02/2019, 12:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pertemuan Pimpinan KPK dan Donovan mendiskusikan berbagai hal terkait pemberantasan korupsi.

Salah satu agenda pentingnya, kata dia, Donovan menyerahkan penghargaan kepada delapan pegawai KPK yang menangani kasus korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Salah satunya paling penting menyerahkan penghargaan kepada delapan penyidik, jaksa dan dari kerja sama internasional (internal KPK) atas kerja sama yang baik dengan FBI dan Department of Justice Amerika Serikat dalam pengusutan kasus e-KTP," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Meski demikian, Laode enggan menjelaskan secara rinci identitas delapan pegawai KPK yang menerima penghargaan tersebut.

"Namanya kami tidak bisa ungkap. Tapi ada 8 orang, ada unsur penyidik, penuntut dan ada yang dari kerja sama internasional," kata Laode.

Mengenai penanganan kasus e-KTP, Laode mengatakan, hingga kini masih terus berlanjut. Ia berharap KPK dan pemerintah serta lembaga penegak hukum AS bisa melanjutkan kerja sama dengan baik.

"Saya sampaikan kasus ini masih terus berjalan. Jadi kami masih membutuhkan beberapa kolaborasi dan bantuan lanjutan dari pemerintah AS," kata Laode.

Sementara itu, Donovan mengatakan, Pemerintah AS mengagumi dan menghormati kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami selalu menghormati kerja sama yang kami bangun, dan kami ingin mengakui semangat dan komitmen serta upaya luar biasa yang dikerahkan oleh para penyidik, penyelidik, dan jaksa penuntut dan spesialis kerja sama internasional di KPK," kata Donovan.

"Saya harap kerja sama yang kami bina bisa menjadi model bagi pihak-pihak lain dalam memerangi korupsi global," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com