Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Sepekan, Jokowi Pakai Alat Saat Debat hingga Tilang Libatkan FBI-CIA

Kompas.com - 23/02/2019, 09:59 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

KOMPAS.com - Kabar bohong, disinformasi, dan hoaks saat ini masih kerap ditemui di sejumlah media sosial seperti Instagram, Twitter, dan aplikasi pesan WhatsApp.

Tersebarnya kabar bohong atau informasi yang belum jelas kebenarannya ini membuat masyarakat resah. Sebab, ini bisa merugikan beberapa pihak yang tidak selektif dalam memilih dan memilah informasi.

Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya lebih jeli dalam menyaring informasi dan kabar yang beredar di media sosial agar tidak termakan informasi palsu.

Dalam sepekan, Kompas.com telah merangkum adanya satu klarifikasi dan lima hoaks yang muncul pada 18-23 Februari 2019. Berikut rinciannya:

Jokowi pakai alat bantu

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo dikabarkan memakai alat bantu komunikasi saat debat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019).

Informasi ini beredar di Facebook dengan unggahan foto Jokowi yang dinarasikan menggunakan earphone wireless dan pulpen sebagai alat bantu komunikasi.

Jokowi membantah isu tersebut dan memberikan klarifikasi bahwa kedua benda tersebut bukan merupakan alat bantu komunikasi.

"Ah ada-ada saja. Itu fitnah. Fitnah itu jangan diterus-terusin," ujar Jokowi, Senin (18/2/2019).

Selain itu, ia juga menunjukkan pulpen yang diisukan sebagai salah satu alat bantu komunikasi dalam debat kedua Pilpres 2019.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Jokowi Pakai Alat Bantu Komunikasi Saat Debat Kedua

Tiket Promo KA Rp 21.000

Sebuah pesan di media sosial menyebutkan bahwa PT KAI (Persero) menghadirkan promo tiket kereta api dengan tujuan Jakarta, Cilacap, Surabaya, Blitar, dan Bandung.

Dalam pesan tersebut, tiket promo dikenai harga sebesar Rp 21.000 dengan berbagai kelas ditawarkan, seperti kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif.

Kepala Humas PT KAI (persero) Agus Komarudin mengatakan bahwa pesan itu merupakan hoaks.

"Hoaks itu. Dari KAI tidak pernah menginformasikan kebijakan tersebut," ujar Agus kepada Kompas.com pada Rabu (20/2/2019).

Baca juga: [HOAKS] Tiket Promo Kereta Api Rp 21.000 ke Berbagai Kota

Surat Pelatihan Perawat

Beredar di masyarakat mengenai surat undangan pelatihan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (IPCN/infection prevention control nurse) kepada seluruh direktur atau pimpinan rumah sakit dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi).

Dalam surat itu, disebutkan bahwa adanya pelatihan yang dilaksanakan selama satu pekan di salah satu hotel bergengsi di Jakarta Utara.

Untuk mengikuti pelatihan ini, peserta dibebankan biaya sebesar Rp 6 juta-8 juta dan ditransfer ke bandahara pelaksana.

"Modus penipuan surat pelatihan ini beberapa kali dilakukan. Maka itu, Persi membuat peringatan di website," ujar Humas Persi, Anjari Umarjiyanto saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (20/2/2019).

Baca juga: [HOAKS] Surat Pelatihan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi oleh Persi

Semua Unggahan Facebook Akan "Public"

Sejumlah unggahan yang beredar di media sosial Facebook menyebutkan bahwa adanya kebijakan privasi baru terkait pengaturan kerahasiaan konten pengguna.

Disebutkan, segala bentuk unggahan di Facebook mulai besok akan bersifat publik, meskipun telah disembunyikan atau dibatasi oleh penggunanya.

Selain itu, dinarasikan juga bahwa adanya peubahan kebijakan ini semata-mata agar Facebook dapat dengan bebas menggunakan konten yang telah diunggah penggunanya.

Dalam pesan tersebut juga terdapat perintah untuk menyalin-tempel pesan pada akun Facebook-nya masing-masing.

Adapun informasi ini beredar pada akhir Januari 2019, dan telah dibantah oleh pihak Facebook. Berikut bantahan secara tertulis dari Facebook.

Baca juga: [HOAKS] Perubahan Kebijakan Privasi, Semua Unggahan Facebook Akan Public

600 Anak Terkena Difteri

Pekan lalu beredar pesan di media sosial mengenai adanya 600 anak yang terkena penyakit difteri dan telah memenuhi salah satu rumah sakit di Jakarta. Bahkan, 38 anak disebut telah meninggal dunia akibat difteri.

Adapun informasi ini tersebar luas di media sosial Facebook pada Sabtu (16/2/2019) dan telah dibagikan ke beberapa akun Facebook lainnya.

Selain itu, disebutkan juga bahwa penyakit difteri ini disebabkan adanya kontaminasi dari kencing tikus yang terkandung dalam cabai bubuk.

Setelah ditelusuri, pesan itu juga mengatasnamakan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

"Informasi penyakit difteri itu kami pastikan hoaks dan tidak berasal dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta," ujar Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes DKI Jakarta, Widyastuti saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (22/2/2019).

Baca juga: [HOAKS] Pesan soal 600 Anak Terkena Difteri di Jakarta

Uji Coba Tilang Elektronik Libatkan FBI dan CIA

Sebuah pesan menyebutkan, polisi melakukan uji coba tilang elektronik yang memanfaatkan kamera CCTV di sejumlah titik di DKI Jakarta. Pesan itu beredar di aplikasi pesan WhatsApp pada Rabu (20/2/2019).

Sejumlah titik yang disebutkan dalam pesan, yakni Jalan Monumen Pancasila Sakti, Gang Langgar, Jalan Pangeran Syarif, Jalan Gaber, Jalan Andong, Jalan Yusufiyah, Jalan Bacang 1, Jalan Bacang 2, Jalan Bacang 3, Jalan Gorda, Jalan Veteran, dan Jalan Gardu.

Selain itu, disebutkan bahwa Camat Cipayung, Lurah Lubang Buaya akan bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk lembaga di AS seperti FBI, CIA, dan Secret Service.

"Berita itu tidak ada, alias berita bohong," ujar Kepala Sub Direktorat dan Penegakkan Hukum (Kasubdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Muhammad Nasir saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (22/2/2019).

Menurut dia, pesan itu memang hoaks, namun masyarakat tetap perlu menaati lalu lintas. Sebab, tilang elektronik diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap aturan dan rambu.

"Karena dengan sistem ETLE, penegakan hukum dilakukan setiap saat tanpa mengenal waktu, karenanya tertib berlalu lintas adalah cara untuk menghindari pelanggaran lalu lintas," ujar Nasir.

Baca juga: [HOAKS] Uji Coba Tilang Elektronik di Jakarta yang Libatkan FBI dan CIA

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com