IBC: Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Berkorelasi dengan Penurunan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam memandang, tak ada jaminan korupsi politik akan turun apabila gaji kepala daerah dinaikkan.

Hal itu disampaikan Roy menyikapi pernyataan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola, yang mengeluhkan kecilnya gaji gubenur di Indonesia.

Longki menyinggung kecilnya gaji gubernur dengan maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Longki juga membandingkan gaji gubernur dengan anggota DPRD yang mencapai Rp 70 juta.

"Saya kira korupsi dan kenaikan gaji ini tidak ada korelasinya sebetulnya," ujar Roy kepada Kompas.com, Kamis (21/2/2019) malam.

Baca juga: Kepada Wapres, Para Gubernur Mengeluhkan Gaji yang Dianggap Sangat Kecil

Roy mengatakan, meski gaji pokok kepala daerah terbilang standar, mereka mendapat berbagai tunjangan. Jika diakumulasikan, jumlahnya cukup besar.

"Tunjangan-tunjangan kepala daerah itu kan lumayan gede sebetulnya. Kalau dilihat dari aspek gaji tok saja, memang nilainya sekitar Rp 3 jutaan ya, gaji pokok. Tapi kan kepala daerah ini kan punya tunjangan atas pendapatan pajak dan retribusi daerah," kata Roy.

"Jadi kalau dia bekerja baik, membawa perekonomian, pajaknya meningkat, maka otomatis pendapatan dia meningkat," sambungnya.

Baca juga: Terdakwa Anggota DPRD Sumut Mengaku Gajinya Rp 80 Juta Per Bulan

Roy menilai, permintaan kenaikan gaji yang disampaikan kepala daerah untuk menghindari korupsi, merupakan alasan yang dibuat-buat.

"Kepala daerah ini kan dia diberikan penghasilan lain oleh undang-undang kaitannya dengan kinerja mereka dalam meningkatkan pajak dan retribusi daerah dan persentasenya cukup tinggi sebetulnya. Lalu juga dia diberikan banyak fasilitas," katanya.

Ia mengingatkan, rakyat memilih kepala daerah agar yang bersangkutan bisa bekerja sepenuh hati dalam melayani mereka.

Roy menilai, keliru apabila orang berebut menjadi kepala daerah hanya karena mengharap gaji yang sangat tinggi.

"Kalau dia mencari gaji saya kira ngapain jadi kepala daerah. Saya kira keliru," ucapnya.

Keluhan gaji gubernur yang kecil disampaikan Longki di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

"Jujur saja, saya dari provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, tetapi gaji anggota DPRD sekarang mencapai Rp 70 juta. Masih ditambah biaya transportasi dan lain-lain. Terus kami sebagai gubernur dan saya kapan mendapatkan hal yang seperti itu," ujar Gubernur Sulawesi Tengah itu lalu disambut tepuk tangan oleh gubernur lain.

"Akhirnya sekarang kita lihat banyak kepala daerah yang kena OTT (operasi tangkap tangan). Ini kami suarakan supaya pemerintah pusat juga tahu, gaji kami sangat kecil," lanjutnya.