CEK FAKTA: Jokowi Klaim Bangun 191.000 Kilometer Jalan Desa dari Dana Desa

Kompas.com - 18/02/2019, 15:17 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo menyampaikan gagasannya saat Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo mengklaim telah membangun jalan sepanjang 191.000 kilometer dan 58.000 unit irigasi dari dana desa yang digelontorkan pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan saat debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam.

"Apa yang kita dapatkan dari dana ini? Telah dibangun 191.000 kilometer jalan di desa. Ini jalan propinsi yang sangat bermanfaat bagi para petani dan juga 58 ribu unit irigasi yang telah kita bangun dari dana desa," kata Jokowi.

Lalu, bagaimana fakta atas pernyataan tersebut?

Berdasarkan informasi di situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, selama empat tahun terakhir telah dibangun sarana dan prasarana dari dana desa.

Salah satunya pemanfaatan dana desa adalah pembangunan jalan desa sepanjang 191.600 kilometer.

Selain itu, dari dana desa ini juga dibangun 58.931 unit sarana irigasi, 1.140.378 meter jembatan, 4.175 unit embung desa, pasar desa sebanyak 8.983 unit, serta 37.830 unit kegiatan BUMDesa.

Penunjang kualitas hidup masyarakat desa, seperti 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, dan 29.557.922 drainase juga turut diadakan dari dana desa ini.

Hingga saat ini, belum ditemukan data lain untuk dijadikan pembanding klaim pemerintah.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Pemafaatan Dana Desa



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional
'Patroli' WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

"Patroli" WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

Nasional

Close Ads X