Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Prabowo, JK Sebut Bangun Infrastruktur Harus Cepat karena Tertinggal Jauh

Kompas.com - 18/02/2019, 05:11 WIB
Sabrina Asril

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia terlambat membangun moda transportasi, sehingga keputusan cepat Pemerintah untuk membangun "LRT" dan "MRT" harus dihargai supaya tidak tertinggal dari kota besar di negara kawasan Asia.

Hal ini disampaikan Kalla untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang menilai keputusan pemerintah membangun infrastruktur terkesan "grasak-grusuk". Hal itu, sebut Prabowo, membuat sejumlah proyek justru mengalami kerugian.

"'Grasak grusuk' maknanya apa? Terburu-buru? Ya kalau terburu-buru karena kita sudah telat. Lihat kota-kota lain di Asia ini, lihat Singapura, lihat di Kuala Lumpur. Itu kalau kita tidak cepat, itu bisa lebih banyak telatnya," kata Kalla usai menggelar nonton bareng debat capres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam.

Wapres mengatakan keputusan Pemerintah untuk membangun moda transportasi berbasis rel tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta, yang tingkatannya masuk terparah di dunia.

Baca juga: Prabowo: Banyak Proyek Infrastruktur Tidak Efisien, Rugi

Selain itu, pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan, juga dimaksudkan untuk membangun fasilitas Asian Games 2018 waktu itu, sehingga diperlukan kecepatan.

"Jadi harus dihargai juga kecepatan mengambil keputusan karena kita waktu itu juga ada Asian Games. Kedua, memang kita sudah terlambat; dan kemacetan di Jakarta sudah termasuk kemacetan yang salah satu tertinggi di dunia," jelasnya.

Terkait inefisiensi pembangunan LRT di Palembang, yang jaraknya hanya 24,5 kilometer, JK mengatakan masalah itu bisa diatasi dengan membangun jaringan transportasi lain meskipun memerlukan biaya tambahan lagi.

Baca juga: Jokowi Tepis Tudingan Prabowo Infrastruktur Tanpa Studi Kelayakan

"Memang sekarang ini di Palembang itu masih jauh dari target, tetapi karena itu harus dikampanyekan dan harus dibuatkan jaringannya lagi. Jadi kalau hanya (sekitar) 20 kilometer di Palembang itu tidak cukup untuk menaikkan penumpang, karenanya harus lebih banyak jaringannya lagi," paparnya.

Dalam debat capres putaran kedua, capres Prabowo Subianto mengatakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi-JK kurang efisien karena banyak yang dikerjakan terburu-buru tanpa studi kelayakan.

"Saya juga harus sampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi bekerja kurang efisien. Banyak infrastruktur dikerjakan dengan 'grasak grusuk' tanpa 'feasibility study' yang benar," kata Prabowo.

Hasilnya, kata Prabowo, pemerintah justru rugi di sejumlah proyek. Dia mencontohkan kasus pembangunan LRT di Palembang dan Bandara Kertajati di Jawa Barat.

Debat capres putaran kedua, yang hanya diikuti dua kandidat capres, digelar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. Debatk kedya ini mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com